Terkait Jalur KA-Bandara, 27 Petak Lahan Belum Diganti Rugi

Sebanyak 27 petak lahan belum diganti rugi, sebab pemiliknya tak kunjung menyepakati tawaran kompensasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Terkait Jalur KA-Bandara, 27 Petak Lahan Belum Diganti Rugi
TRIBUN JATENG/AKBAR HARI MUKTI
Sejumlah rumah di Kelurahan Kadipiro, Solo yang akan digusur karena proyek kereta bandarato, Rabu (6/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akbar Hari Mukti

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Proses pembebasan lahan warga Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Solo, yang terdampak proyek pembangunan kereta api (KA) Adi Soemarmo'>Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan menuai kendala.
Pasalnya, sebanyak 27 petak lahan belum diganti rugi, sebab pemiliknya tak kunjung menyepakati tawaran kompensasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Sudah 58 bidang yang dibebaskan. Sisanya 27 petak masih belum dibebaskan," ungkap Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Sunu Duto Widjomarmo, di Balai Kota Solo, Senin (8/1/2018).

Sunu menambahkan, pihaknya telah melayangkan pemberitahuan tertulis terkait tenggat pengumpulan berkas persetujuan atas tawaran kompensasi tersebut kepada warga.

"Deadline penyerahan persetujuan itu 9 Januari, sesuai aturan undang-undang. Yakni 14 hari kerja sesudah diselenggarakannya musyawarah ganti rugi," kata dia.

Seperti diketahui, musyawarah ganti rugi pembebasan 89 petak lahan bersertifikat hak milik (HM) di Kadipiro berlangsung pada 18 Desember 2017 lalu di kantor kelurahan setempat.

Saat itu sebagian pemilik lahan menyatakan nilai kompensasi yang ditawarkan pemerintah terlalu kecil.

“Jika memang sampai batas waktu yang ditentukan pemilik lahan belum juga sepakat, maka mekanisme selanjutnya akan diserahkan kepada pengadilan. Panitia akan menitipkan uang pembayaran di pengadilan," terangnya.

Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo ini menjelaskan pencairan ganti rugi kepada para pemilik lahan yang telah setuju dengan nilai kompensasi telah dimulai akhir bulan lalu.

Pembayaran kompensasi itu dilakukan melalui rekening masing-masing pemilik lahan.

"Sampai sekarang kami juga masih menunggu, siapa tahu warga nantinya berubah pikiran dan menyetujui nilai kompensasi itu," imbuhnya.

Kabag Pemerintahan Setda Solo Hendro Pramono menambahkan Pemkot Solo akan melakukan berbagai pendekatan agar pembebasan lahan ini bisa berlangsung mulus.

"Bisa kami lakukan mediasi kembali kepada warga dan instansi terkait, dalam rangka memberikan pemahaman akan pentingnya pembangunan jalur KA bandara," ujarnya. (*)

Penulis: akbar hari mukti
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help