TribunJateng/

Pemkot Semarang Bebaskan Warga Kurang Mampu dari Kewajiban Membayar PBB

Pemerintah Kota Semarang mulai memberlakukan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Pemkot Semarang Bebaskan Warga Kurang Mampu dari Kewajiban Membayar PBB
tribunjateng/dok
FOTO ILUSTRASI pajak bumi bangunan 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang mulai memberlakukan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Semarang mulai 2018 ini.

Launching kebijakan baru dari Pemkot Semarang tersebut digelar bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB tahun 2018 di Aula Lantai 8 Gedung Moch Ihsan Komplek Balaikota Semarang, Selasa (9/1/2018).

"Ini salah satu kebijakan Wali Kota Semarang untuk mensejahterakan warga. Jadi bagi warga yang NJOP PBB-nya di bawah Rp 130 juta, maka dibebaskan dari kewajiban PBB," kata Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Ita memaparkan, di Kota Semarang terdapat sekitar 7.000 warga yang kurang mampu dengan tanggungan PBB di bawah Rp 130 juta. Dengan adanya kebijakan ini, maka 7.000 warga tersebut dibebaskan seluruhnya dari kewajiban.

"Mereka yang masuk itu kategori rumahnya di bawah standar, kurang mampu lah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mereka dari pada nunggak PBB," ucapnya.

Ita tidak khawatir dengan adanya pembebasan PBB bagi MBR ini akan mempengaruhi pemasukan PAD Kota Semarang. Ia beralasan ada beberapa daerah di Kota Semarang yang NJOP-nya masih belum sesuai pasaran. Sehingga hal itu tidak akan berpengaruh pada PAD. Terlebih, nantinya akan diberlakukan subsidi silang dari warga yang tergolong mampu dengan NJOP rumah yang tinggi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi Mardiana menambahkan, dengan adanya kebijakan ini diharapkan menjadi motivasi bagi lurah dan camat untuk meningkatkan perolehan PBB mereka.

"Yang namanya pajak itu kan azas keadilan. Tidak mungkin kita menggenjot yang kurang mampu. Karena ini membantu warga yang kurang mampu, sehingga harusnya lurah dan camat semakin terpacu untuk menggenjot perolehan PBB-nya," tambahnya.

Untuk memacu Ketua RT, RT, lurah hingga camat, Bapenda juga menaikkan jasa penyampaian SPPT PBB pada 2018 sebesar 100 persen. Untuk ketua RT, dari yang semula Rp 600 per lembar menjadi Rp 1.200 dan untuk ketua RW dari Rp 500 menjadi Rp 1.000 per lembar SPPT.

Dari data realisasi PBB pada 2017, Bapenda berhasil menyetor PAD Kota Semarang dari sektor PBB sebesar Rp 347,7 miliar atau melebihi target sampai 103,9 persen dari seharusnya Rp 335 miliar.

Denga demikian, maka diharapkan perolehan PBB pada 2018 ini bisa mencapai target yang dinaikan 112,5 persen dibanding target 2017 lalu. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help