Polres Demak Bentuk Satgas Anti Black Campaign untuk Hadapi Pilkada Serentak

Dengan begitu, lanjutnya, dengan adanya kampanye hitam itu, situasi yang sudah kondusif bisa menjadi gaduh.

Polres Demak Bentuk Satgas Anti Black Campaign untuk Hadapi Pilkada Serentak
ISTIMEWA
Apel Polres Demak 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Memasuki Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2018, Polres Demak, membentuk Satgas Anti Black Campaign, untuk mengantisipasi adanya kampanye hitam selama gelaran Pilkada 2018.

Seperti yang dikatakan oleh Kapolres Demak, AKBP Maesa Soegriwo, bahwa pihaknya telah meminta seluruh jajarannya, untuk mewaspadai potensi berbagai kerawanan.

"Banyak sekali kerawanan yang terjadi, seperti intimidasi dan kampanye hitam, yang bermaksud menjatuhkan lawan politik pada Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang, sehingga berpotensi terjadinya gejolak sosial di masyarakat kita," jelasnya, Selasa (9/1/2018).

Dengan begitu, lanjutnya, dengan adanya kampanye hitam itu, situasi yang sudah kondusif bisa menjadi gaduh.

"Kita sudah siapkan pasukan khusus, untuk antisipasi terjadinya black campaign di wilayah hukum Polres Demak, siapapun akan kami tindak tegas," bebernya.

Baca: Akun Media Sosial Milik Wali Kota Pekalongan Dibobol Orang

Berkaitan dengan black campaign, sambung Maesa, hal itu telah di atur dalam pasal 187 ayat 2 Perppu nomor 1 tahun 2014 junto pasal 69 huruf C Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau Pilkada serentak.

Dalam dua aturan hukum tertulis tersebut menyatakan adanya sanksi pidana penjara paling singkat tiga bulan, atau paling lama 18 bulan dengan denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta, bagi pelaku kampanye hitam Pilkada, yakni dengan menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan kelompok masyarakat.

"Jika ada pelanggaran dalam Pilkada, khususnya black campaign, kami tidak segan menindak sesuai hukum," jelasnya.

Lebih lanjutnya, segala bentuk pemaksaan atau pesan intimidasi merupakan pelanggaran hukum, karenanya Polres Demak tidak akan segan menindak siapa pun yang melakukan hal tersebut.

Untuk itu, masyarakat Demak, diminta agar tidak mudah mempercayai segala informasi yang beredar tanpa adanya verifikasi.

Pasalnya, intensitas penyebaran berita hoax dan fitnah semakin meningkat jelang masa pencoblosan.

"Kita jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah mencerna apa yang ada di media sosial. Tolong lihat betul dan klarifikasi dari sumber yang terpercaya. Kami himbau semua tim sukses pasangan calon, harusnya ikut menjaga situasi agar tetap kondusif," pungkasnya.(*)

Penulis: hesty imaniar
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help