Sebagai Petahana di Pilkada Kota Tegal, Nursholeh Jamin Netralitas PNS

Bakal calon Wali Kota Tegal yang berstatus petahana, Nursholeh, resmi mendaftar di KPU dengan wakilnya, Wartono, Selasa (9/1/2018) siang

Sebagai Petahana di Pilkada Kota Tegal, Nursholeh Jamin Netralitas PNS
Tribun Jateng/Mamdukh Adi Priyanto
Calon Wali Kota Tegal, Nursholeh (kedua dari kanan) menyerahkan berkas pendaftaran ke ketua KPU Kota Tegal, Agus Wijonarko di kantor KPU Kota Tegal 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM,TEGAL - Bakal calon Wali Kota Tegal yang berstatus petahana, Nursholeh, resmi mendaftar di KPU dengan wakilnya, Wartono, Selasa (9/1/2018) siang.

Pasangan Nursholeh- Wartono diusung dua partai yakni Golkar dan Hanura serta didukung Partai Perindo.

Dengan gabungan atau koalisi dua partai itu, pasangan ini memenuhi salah satu syarat mengikuti pesta demokrasi Kota Tegal yakni pasangan calon diusung partai yang memiliki enam kursi.

Golkar memiliki empat kursi dan Hanura dua kursi, artinya dua partai ini memiliki enam kursi di DPRD.

"Kami harap, enam kursi ini bisa maksimal. Target kami untuk menang tidak muluk- muluk, mudah- mudahan 50 persen suara kami raup," kata Nursholeh yang merupakan Plt Wali Kota Tegal itu.

Harapan bisa mendulang suara 50 persen lebih itu dengan catatan, setiap pasangan calon melakukan kampanye fairplay, elegan, tidak saling menyerang, dan tidak melakukan black campaign.

Sebagai petahana, ia menjamin para pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tidak akan terlibat dalam politik praktis termasuk didorong untuk mendukung dirinya.

Jika petahana maju pada pilkada, ada potensi atau kecenderungan para PNS ikut berkampanye atau berpolitik praktis.

"Saya jamin. Mereka (PNS) tidak akan berpolitik praktis. Jika ada, akan kami periksa," tegasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akhir tahun lalu mengeluarkan surat edaran nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tentang Netralitas PNS.

Surat Edaran ini mengacu pada pasal 2 (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memuat tentang netralitas PNS. Netralitas berarti setiap PNS tidak memihak kepada kepada pihak atau kepentingan mana pun.

Sementara, calon Wakil Wali Kota Tegal, Wartono, yang mendampingi Nursholeh, mengatakan ia terdorong untuk maju pada Pilkada Kota Tegal lantaran ingin berbuat banyak terhadap pembangunan Kota Tegal.

"Selama ini, saya hanya berteriak di belakang. Saya ingin terjun langsung dan berkontribusi terhadap Kota Tegal. Kebetulan Pak Nursholeh, merupakan kakak kelas saya, sehingga saya memilih menjadi pendampingnya di pilakda," imbuhnya. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved