Terkait Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo, Pemilik Lahan Terdampak Abaikan Tenggat

Sebagian pemilik lahan terdampak pembangunan jalur KA Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan di Kadipiro mengabaikan tenggat penyerahan

Terkait Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo, Pemilik Lahan Terdampak Abaikan Tenggat
TRIBUN JATENG/AKBAR HARI MUKTI
Sejumlah rumah di Kelurahan Kadipiro, Solo yang akan digusur karena proyek kereta bandarato, Rabu (6/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akbar Hari Mukti

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Sebagian pemilik lahan terdampak pembangunan jalur kereta api (KA) Bandara Adi Soemarmo-Stasiun Solo Balapan di Kadipiro mengabaikan tenggat penyerahan surat persetujuan pembebasan tanah yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah.

Mereka menolak tawaran kompensasi yang disodorkan panitia pengadaan tanah, karena dianggap terlalu rendah.

"Kami tetap menginginkan ganti rugi yang sesuai, yakni tiga kali dari harga pasaran. Sementara yang ditawarkan tim masih di bawah itu," tegas Ketua RT 01 RW 23 Kadipiro, Solo, Aris Sugiarto, Selasa (9/1/2018).

Aris memaparkan warga lain yang tidak sepakat dengan tawaran kompensasi tersebut juga berpikiran sama.

Mereka tidak mempermasalahkan, jika proses pembebasan lahan harus berlanjut ke pengadilan.

"Selama ini kami juga tidak dilibatkan dalam penentuan nilai kompensasi. Tiba-tiba tim pembebasan lahan ini menyodorkan hasil appraisal yang berisi nominal ganti rugi. Kami kira, hal ini juga tidak ada kaitannya dengan proses hukum," paparnya.

Ia mengklaim, permintaan kenaikan kompensasi tersebut merupakan hal yang wajar.

"Selama ini warga juga tidak berniat menjual lahan dan hunian kepada pihak lain. Kami sudah nyaman di sini, lalu tiba-tiba lahan kami mau dibeli," ujar Aris.

Warga lain, Sunarto mengaku bila ia bahkan telah melayangkan surat pencabutan persetujuan pembebasan lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kami masih berharap agar diselenggarakan lagi musyawarah ganti rugi yang melibatkan warga. Sebab masih banyak warga yang belum setuju," ujarnya.

Seperti diketahui, tim pengadaan tanah belum berhasil membebaskan 27 petak lahan di lokasi pembangunan jalur KA Bandara. Padahal 58 petak lain sudah berhasil diganti rugi oleh tim ini.

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Sunu Duto Widjomarmo mengaku tak mempermasalahkan penolakan sebagian warga tersebut.

Menurutnya tim bakal melimpahkan proses pembebasan lahan kepada pengadilan, sebagaimana aturan pengadaan tanah yang berlaku.

"Kami akan melimpahkan proses pembebasan lahan ke pengadilan," singkat Sunu.

Penulis: akbar hari mukti
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help