Home »

Solo

16 UPT Pemkot Solo Dibubarkan, Potensi Penerimaan Pajak Terancam Hilang

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

16 UPT Pemkot Solo Dibubarkan, Potensi Penerimaan Pajak Terancam Hilang
Ilustrasi penerimaan pajak

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akbar Hari Mukti

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Solo bahkan memprediksi akan ada kehilangan potensi penerimaan pajak di wilayah Solo.

Begitu ungkap Kepala BPPKAD Solo, Yosca Herman Soedrajat, Kamis (11/1/2018).
Yosca mengatakan setidaknya ada lima UPT Pajak di lima kecamatan di Solo yang harus dibubarkan.

Padahal menurutnya sejak 2012 pengelolaan pajak telah dilakukan UPT untuk memaksimalkan potensi pajak daerah. Ia mengatakan UPT ini merupakan ujung tombak BPPKAD Solo.

"UPT dibentuk di tiap kecamatan ini untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat atau lebih mendekatkan petugas pajak dengan wajib pajak," kata dia.

Ia memaparkan petugas di tingkat kewilayahan tersebut bertugas dari pendataan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), penagihan, sampai pelaporan.

Maka dengan pembubaran lima UPT Pajak di kecamatan bakal berdampak besar terhadap optimalisasi pelayanan.

"Mau tidak mau pasti potensi pajak ada beberapa yang hilang," paparnya.

Hal ini berbanding terbalik, jelasnya, dengan Pemkot Solo yang saat ini gencar menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

Menurutnya Pemkot Solo bahkan berani memasang peningkatan target pendapatan daerah hingga mencapai Rp 25 miliar di tahun ini atau senilai 276 miliar.

Yosca menjelaskan terdapat sembilan pos pajak daerah yang selama ini dikelola di bawah BPPKAD Solo, di antaranya pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Kami padahal sedang fokus menaikkan penghasilan dari sektor pajak. Malah akhirnya ada pembubaran UPT seperti ini," katanya.

Sekda Kota Solo Budi Yulistiyanto menambahkan UPT yang berada di setiap kecamatan seperti Pajak dan UPT Pendidikan harus tetap dipertahankan fungsinya.

"Meski begitu penamaan dan personelnya bakal diganti," jelas Budi.

Penulis: akbar hari mukti
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help