TribunJateng/

Panwaskab Kudus Masih Kaji Pengumuman Tamzil di Media Massa

mendalami pengumuman yang dilakukan oleh bakal calon bupati Kudus HM Tamzil terkait statusnya sebagai mantan narapidana.

Panwaskab Kudus Masih Kaji Pengumuman Tamzil di Media Massa
Rifqi Gozali
HM Tamzil dan Hartopo saat mendaftar di KPU Kudus, Rabu (10/1/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rifqi Gozali

 TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Kudus masih mendalami pengumuman yang dilakukan oleh bakal calon bupati Kudus HM Tamzil terkait statusnya sebagai mantan narapidana.

Di dalam redaksional yang terdapat di dalam pengumuman tersebut, HM Tamzil sebagai penggugat. Padahal kalusul penggugat laizm dipakai untuk kasus perdata.

Moh Wahibul Minan, Ketua Panwaskab Kudus membenarkan jika pengumuman sebagai mantan narapidana oleh HM Tamzil itu tengah menjadi sorotan, lantaran menggunakan istilah ‘penggugat’.

“Kami sudah melakukan koordinasi terkait dengan redaksional yang terdapat di dalam pengumuman di salah satu media cetak kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Jawa Tengah,” kata Minan, Jumat (12/1/2018).

Menurutnya, pihaknya masih menunggu hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Jika memang dinilai kurang tepat, pihaknya akan segera melayangkan rekomendasi ke KPU Kabupaten Kudus.

Di dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, disebutkan mantan terpidana kasus korupsi harus mengumunkan melalui media massa. Pengumuman harus dilakukan sebelum pendaftaran.

Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Muria Kudus (UMK), Yusuf Istanto mengatakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh bakal calon yang pernah tersandung kasus korupsi hanya sekadar mengumumkan jika dirinya pernah menjadi terpidana. Apa yang tejadi pada HM Tamzil katanya, memang ada yang kurang tepat perihal penggunaan kata ‘penggugat’.

“Sebenarnya tinggal mengumunkan saja pernah terpidana kasus korupsi begitu saja sudah tepat,” kata Yusuf.

Dia mengatakan, bagi yang pernah tersandung kasus narkoba maupun kejahatan seksual tidak diperbolehkan maju sebagai calon kepala daerah. hanya untuk kasus korupsi masih diperbolehkan dengan syarat mengumumkan di media massa.

“Dalam mengumumkan pernah mejadi terpidana di media massa formatnya harus bagaimana di dalam undang-undang tidak disebutkan. Jadi menurut saya tinggal menyatakan bahwa sebelumnya pernah menjadi terpidana itu sudah cukup,” katanya.

Meski begitu, semuanya telah menjadi ranah lembaga yang berwenang, yakni KPU maupun Panwaskab.

“Memang kurang tepat. Tapi saya tidak menyimpulkan jika hal tersebut karena sengaja. Bisa jadi tim dari Pak Tamzil kurang begitu menguasai,” katanya.

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help