Panwaskab Kudus Melaporkan Pengerahan Massa oleh ASN, BKPP Akan Klarifikasi

Selain itu, kewenangan menindak ASN yang terlibat dalam aktifitas politik merupakan bagian dari tupoksi BKPP.

Panwaskab Kudus Melaporkan Pengerahan Massa oleh ASN, BKPP Akan Klarifikasi
Tribun Jateng/Muh Radlis
126 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pekalongan akan pensiun pada akhir tahun 2017. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rifqi Gozali

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Dugaan pengerahaan massa guru tidak tetap (GTT) oleh oknum aparat sipil negara (ASN) saat pendaftaran calon di KPU Kudus, Senin (8/1/2018) akan ditelusuri Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kudus.

Kepala Bidang Pembinaan BKPP Kudus, Tri Nugroho mengatakan, pihaknya akan segera melakukan klarifikasi perihal dugaan aparatur sipil negara (ASN) yang menyuruh GTT untuk ikut dalam arak-arakan pendafataran calon di KPU.

"Hari ini kami sudah menerima surat tembusan dari Panwaskab Kudus. Selanjutnya akan kami klarifikasi terlebih dahulu setelah sebelumnya telah diperiksa oleh atasan kami," kata Tri Nugroho, Jumat (12/1/2018).

Baca: Panwaskab Kudus Masih Kaji Pengumuman Tamzil di Media Massa

Klarifikasi tersebut, katanya, untuk mengethaui fakta yang terjadi di lapangan.

Selain itu, kewenangan menindak ASN yang terlibat dalam aktifitas politik merupakan bagian dari tupoksi BKPP.

"Kami tidak ada wewenang untuk menindak guru tidak tetap, tapi melihat kesalahan orang yang diduga menyuruh," katanya.

Dia menjelaskan, berdasarkan surat yang diterima dari Panwaskab, bahwa terdapat dugaan pengerahan massa guru TK dan SD oleh beberapa UPT pendidikan kecamatan di Kabupaten Kudus.

Baca: BEJAT! Pria di Blora Ini Cabuli Anak di Bawah Umur dengan Modus Tes Keperawanan

Halaman
12
Penulis: Rifqi Gozali
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help