Bawaslu Imbau ASN, TNI dan Polri Netral Jelang Pilkada dan Pilgub Jateng. Sanksinya Jelas

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jateng, Sri Sumanta menuturkan pihaknya akan memberi peringatan keras

Bawaslu Imbau ASN, TNI dan Polri Netral Jelang Pilkada dan Pilgub Jateng. Sanksinya Jelas
TRIBUN JATENG/AKBAR HARI MUKTI
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jateng, Sri Sumanta. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akbar Hari Mukti

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Jelang Pilkada serentak dan Pilgub Jateng 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI hingga Polri menjaga netralitas selama masa kampanye.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jateng, Sri Sumanta menuturkan pihaknya akan memberi peringatan keras kepada ASN apabila terbukti tak netral.

Selain itu, ia mengimbau TNI maupun Polri juga bersikap netral.

"Intinya kalau ada laporan, segera kami tindak lanjuti. Kami merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang, apakah peringatan keras, pemberhentian terhormat atau tidak terhormat. Begitu juga untuk TNI dan Polri agar menjaga netralitasnya," ungkapnya saat ditemui di Rumah Sakit dr Moewardi Solo, Sabtu (13/1/2018).

Baca: Pelaku Pencurian Mobil Ini Bermula dari Meminjam Kemudian Menduplikat Kunci Hingga Eksekusi

Dirinya pun menjelaskan pihaknya terus melakukan pengawasan berdasar Aturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang mulai berlaku 1 Januari 2018 lalu.

Merujuk surat edaran (SE) Kemenpan RB bertanggal 27 Desember 2017 yang memberlakukan larangan para ASN berswafoto (selfie) atau berfoto bersama dengan calon kepala daerah, kemudian menggungah foto ke media sosial.

"Tak hanya foto bersama, like di media sosial seperti di facebook juga kita awasi. Intinya dalam peraturan ada 7 item yang harus kita awasi, prinsipnya kita panwas bawaslu sudah siap," paparnya.

Disinggung terkait kerawanan peta kerawanan politik, kini pihaknya memperketat pengawasan di enam kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Menurut Sri, Aparatur Sipil Negara (ASN) di enam daerah rawan dimobilisasi calon petahana.

"Fokus kita berbeda manakala di situ ada calon petahana. Netralitas PNS adalah salah satu yang kita fokuskan, karena rawan dimobilisasi," ungkap Sri.

Penulis: akbar hari mukti
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help