TribunJateng/

Pemkab Purbalingga akan Bahas 30 Raperda di Tahun 2018

Pada tahun 2018, Pemeritah Kabupaten Purbalingga akan membahas 30 rancangan peraturan daerah (Raperda)

Pemkab Purbalingga akan Bahas 30 Raperda di Tahun 2018
Istimewa

Laporan Wartawan Tribun Jateng Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Pada tahun 2018, Pemeritah Kabupaten Purbalingga akan membahas 30 rancangan peraturan daerah (Raperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga. 25 Raperda di antaranya merupakan usulan Pemkab dan 5 Raperda lain diprakarsai DPRD.

Ini sesuai hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga November tahun 2017 lalu, dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Purbalingga tahun 2018. Serta Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 170/16 tahun 2017 tentang Propemperda Kabupaten Purbalingga tahun 2018.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga, Tavip Wurjono mengatakan 25 Raperda usulan tersebut akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) pengusul, Bagian Hukum dan DPRD.

Tavip meminta OPD pengusul segera menyusun draft raperda karena akan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas pada tahun 2018 triwulan pertama.

“Raperda yang diusulkan Pemkab Purbalingga diantaranya, 1 pencabutan Raperda, 10 perubahan Raperda, serta pembuatan 14 Raperda,” katanya, Sabtu (13/1).

Tavip menambahkan, 14 Raperda yang diusulkan sudah termasuk, tiga Raperda kumulatif terbuka, yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017, Raperda Perubahan APBD TA 2018, dan Raperda APBD TA 2019. Sedangkan 9 Raperda lainnya merupakan rancangan peraturan daerah yang diluncurkan pembahasannya tahun 2017 ke tahun 2018

Adapun Raperda prakarsa DPRD antara lain, Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas prakarsa dari Badan Pembentukan Perda DPRD Purbalingga, Raperda tentang Perlindungan Anak dari prakarsa Komisi 1 DPRD, dan Raperda tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya prakarsa dari komisi 2 DPRD.

Ada pula Raperda tentang Pemberian Air Susu Eksklusif prakarsa dari komisi 3 DPRD serta Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga prakarsa dari komisi 4 DPRD. (*)

Penulis: khoirul muzaki
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help