PT Dinamika Persada Sehati Sanggup Selesaikan Proyek 100 Persen dan Tidak Diblacklist

Dalam kesepakatan tersebut, PT Dinamika akan menyelesaikan pekerjaan dengan perpanjangan waktu hingga 15 Januari 2018 ini

PT Dinamika Persada Sehati Sanggup Selesaikan Proyek 100 Persen dan Tidak Diblacklist
Istimewa
Pimpinan PT Dinamika Persada Sehati melakukan rapat dengan DPU Kota Semarang, beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, PT Dinamika menyatakan sanggup menyelesaikan proyek pekerjaan. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perusahaan konstruksi PT Dinamika Persada Sehati menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan pekerjaan fisik yang dikerjakan di Kota Semarang pada 2017 kemarin.

Hal itu sebagaimana kesepakatan yang dibuat antara PT Dinamika Persada Sehati dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Iswar Aminuddin.

Dalam kesepakatan tersebut, PT Dinamika akan menyelesaikan pekerjaan dengan perpanjangan waktu hingga 15 Januari 2018 ini.

"Kami sudah ada kesepakatan dan sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga 15 Januari. Kami lembur terus dan saat ini sudah hampir selesai 100 persen," kata pimpinan PT Dinamika Persada Sehati, Harini, Sabtu (13/1/2018).

Dari catatan yang ada, PT Dinamika Persada Sehati mengerjakan beberapa proyek di Kota Semarang. Meliputi peningkatan jalan Gotong Royong, pembangunan jalan WR Supratman, Pembangunan Pasar Simongan dan peningkatan Jalan Gombel Lama.

Dengan adanya kesepakatan dan kesanggupan tersebut, PT Dinamika Persada Sehati tidak jadi masuk dalam daftar hitam atau blacklist. Pasalnya, pekerjaan yang sempat terlambat telah diselesaikan sebagaimana kontrak pekerjaan.

Hal ini menanggapi pemberitaan sebelumnya tentang DPU Kota Semarang blacklist dua kontraktor yang mengerjakan proyek 2017 di Kota Semarang.

"Kami tidak menerima surat blacklist dari DPU Kota Semarang karena pekerjaan hampir selesai 100 persen. Atau dari Inspektorat yang berwenang melakukan blacklist itu," paparnya.

Kepala DPU Kota Semarang, Iswar Aminuddin mengungkapkan, prosedur blacklist kontraktor dilakukan setelah selesai dilakukan pemutusan kontrak kerja.

"Kamudian dilengkapi administrasi, usulan blacklist diajukan ke Inspektorat. Seteleh rekom dari inspektorat baru dimasukkan dalam daftar hitam di LPSE," katanya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help