Setara Institute Minta Hentikan Kriminalisasi Berdalil Penodaan Agama

Tentu masih ingat atau bahkan mendengar pemberitaan terhadap dua komika Indonesia yang dilaporkan ke Bareskrim Polri balum lama ini

Setara Institute Minta Hentikan Kriminalisasi Berdalil Penodaan Agama
INSTAGRAM/GOSIPNYINYIR
Klarifikasi Ge Pamungkas 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tentu masih ingat atau bahkan mendengar pemberitaan terhadap dua komika Indonesia yang dilaporkan ke Bareskrim Polri balum lama ini. Dia adalah Ge Pamungkas dan Joshua Suherman, yang diduga telah menistakan agama.

Pada kondisi itu, Setara Institute pun angkat bicara. Sebagai lembaga yang konsen pada pluralism, kemanusiaan, demokrasi, serta hak asasi manusia tersebut pun menilai pasal karet penodaan agama kembali digunakan sebagai dalih untuk membungkam kebebasan berekspresi maupun penyampaian kritik sosial.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Setara Institute, Halili. Menurutnya, dalam materi standup comedy yang ditampilkan Ge Pamungkas sesungguhnya sedang menyampaikan kritik sosial atas kecenderungan beberapa kelompok yang gemar melakukan framing opini atas isu sosial-politik atas nama agama.

"Sedangkan Joshua, dalam materinya mengkritik atas perilaku sebagaian dari masyarakat yang masih mendiskriminasikan sosial berdasarkan SARA, termasuk dalam profesi artis. Dan bagi kami, kedua komika itu sama sekali tidak menistakan agama tertentu, tetapi menyampaikan kritik atas perilaku sosial sebagian kelompok masyarakat," jelasnya.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Sabtu (13/1/2018), dia menuturkan, ketika ditelisik profil kelompok pelapor, cukup jelas apabila mereka merupakan bagian dari kelompok yang secara berpola menggunakan agama dalam usaha untuk menguasai wacana publik.

"Bahkan untuk kepentingan-kepentingan ekonomi-politik tertentuk. Kelompok itu pun cukup jelas sedang gunakan pasal penodaan agama terhadap kritik sosial yang disampaikan komika, untuk memelihara eksistensinya di ruang publik dan demi tingkatkan daya tawar politik mereka," papar Halili.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menambahkan, dalam catatan Setara Institute, pasca reformasi hingga akhir 2017 ini, setidaknya sudah ada 109 modus penggunaan dalil penodaan agama.

"Karena itu, kami minta dan harapkan pemerintah bisa menghentikan kriminalisasi yang berdalil penodaan agama dan menunjukkan keseriusan untuk menghapus pasal penodaan agama dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE," jelasnya.

Bonar mengutarakan, tingginya subjektivitas dan elastisitas dalam pasal itu, bertentangan dengan asas legalitas dalam konstruksi hukum positif. Sehingga tidak memberikan kepastian hokum dan tidak berkontribusi pada terwujudnya tertib sosial, hukum, maupun keadilan.

"Permisivitas pemerintah untuk merespons kegenitan-kegenitan politis melalui pelaporan penodaan agama dan ketidakseriusan dalam mengeliminasi dalil penodaan agama dalam sistem hukum nasional akan mengakibatkan jatuhnya semakin banyak korban. Jangan sampai itu dimanfaatkan terus di sini, di Indonesia," paparnya. (*)

Penulis: deni setiawan
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help