Menteri Susi Kembali Perpanjang Penggunaan Cantrang Sampai Juli, Khusus untuk Jawa Tengah

Sehingga, selama masa transisi ini khusus nelayan di Jateng kembali mendapat toleransi untuk ketiga kalinya

Menteri Susi Kembali Perpanjang Penggunaan Cantrang Sampai Juli, Khusus untuk Jawa Tengah
TRIBUNJATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Ribuan nelayan di Kota Tegal turun ke jalan menolak kebijakan terkait larangan menggunakan alat tangkap tarik (cantrang) untuk mencari ikan di laut. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengabulkan permintaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunda pelaksanaan kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang yang semula diberlakukan sejak awal tahun ini.

Perpanjangan ini diberlakukan mulai 1 Januari sampai 1 juli 2018. Sehingga, selama masa transisi ini khusus nelayan di Jateng kembali mendapat toleransi untuk ketiga kalinya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng, Lalu M Syafriadi mengungkapkan, sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang telah mengajukan pemberian diskresi perpanjangan khusus untuk nelayan Jateng.

"Alhamdulillah pengajuan Pak Gubernur disetujui Bu Menteri. (Susi Pudjiastuti). Berdasarkan Surat Menteri KP Nomor 18/MenKP/1/2018, untuk Jawa Tengah diberikan perpanjangan selama enam bulan dengan ukuran kapal di bawah 30 GT," kata Lalu.

Selain itu, lanjutnya, Presiden Joko Widodo juga memberikan izin sementara kepada nelayan cantrang Jateng untuk melaut. Izin sementara itu diberikan usai presiden berdialog dengan belasan nelayan cantrang Jateng di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Tegal Senin lalu (15/1/2018) lalu.

"Dan hari ini dipertajam kembali dengan pertemuan Pak Presiden bersama beberapa tokoh nelayan. Kami di provinsi akan melakukan percepatan bilamana ada hasil keputusan hari ini dan ada legal standing-nya, sehingga ada dasar untuk melakukan perpanjangan," tambahnya.

Sebab, menurut Lalu ada perbedaan isi surat Menteri KP dengan apa yang disampaikan Presiden saat di Tegal. Surat Menteri KP, perpanjangan hanya untuk 226 kapal atau di bawah 30 GT. Sementara yang disampaikan Presiden, adalah kapal pengguna cantrang untuk semua ukuran.

"Yang disampaikan pak Presiden kan cantrang semua ukuran, jadi ada perbedaan pernyataan. Maka, kami di Jateng belum bisa menindaklanjuti surat Bu Susi karena menunggu hasil pertemuan dari Jakarta," katanya.

Ia menyebutkan, kapal berukuran kurang dari 10 GT di kabupaten/kota se-Jateng sebanyak 21.519 unit. Sementara hasil identifikasi ditemukan 6.334 unit kapal yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Sejumlah 2.341 unit kapal di antaranya sudah memeroleh bantuan alat pengganti dari pusat.

Halaman
12
Penulis: m nur huda
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved