Adiputra Penyuap Mantan Dirjen Hubla Divonis 4 Tahun Penjara

Adiputra Kurniawan divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta.

Adiputra Penyuap Mantan Dirjen Hubla Divonis 4 Tahun Penjara
tribunjateng/cetak/antara
Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono berdiri sebelum memasuki ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/1). Antonius didakwa menerima suap Rp2,3 miliar dan menerima gratifikasi dalam bentuk berbagai mata uang asing berkaitan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016. ANTARA FOTO/Subagyo 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AGK), Adiputra Kurniawan divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta.

Adiputra terbukti menyuap Antonius Tonny Budiono saat menjabat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Selain itu, Adiputra juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara terus menerus dan berlanjut," ujar ketua majelis hakim Syaifudin Zuhri saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/1).

Vonis itu sesuai dengan tuntutan Jaksa KPK.

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

Adiputra dinilai menggunakan modus baru dalam menyuap, yakni menggunakan sarana perbankan.

Selain itu, perbuatan Adiputra dinilai bisa menghambat upaya pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Adiputra terbukti menyuap Tonny sebesar Rp 2,3 Miliar. Uang suap itu sebagai ucapan terima kasih atas proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016.

Selain itu, uang itu diberikan karena Antonius telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten.

Halaman
12
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help