TribunJateng/

Pilkada 2018

Kenapa Mendagri Usulkan Dua Jenderal Polisi Jadi Pejabat Gubernur?

Menteri Dalam Negeri mengusulkan dua jenderal polisi sebagai pejabat gubernur di dua provinsi

Kenapa Mendagri Usulkan Dua Jenderal Polisi Jadi Pejabat Gubernur?
tribun jateng/rahdyan trijoko pamungkas
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

TRIBUNJATENG.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal polisi sebagai pejabat gubernur di dua provinsi yang akan menggelar pemilihan gubernur.

Tjahjo usulkan dua jenderal dengan alasan ada potensi gangguan keamanan, dan karenanya perlu mengangkat pejabat polisi.

Usulan itu mengundang tanggapan berbagai pihak. Sejumlah pengamat dinilai usulan itu tidak dapat diterima.

Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, mengatakan pemilihan petinggi polisi sebagai pejabat gubernur bertentangan dengan fungsi polisi itu sendiri.

"Polri diciptakan tidak untuk bidang pemerintahan. Polri adalah aparat negara untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum," kata Irmanputra kepada BBC Indonesia, Jumat (26/01).

Dua jenderal yang diusulkan Tjahjo yaitu Irjen M Iriawan Asisten Operasi Kapolri Inspektur dan Irjen Martuani Sormin Kepala Divisi Propam Polri.

Iriawan akan diangkat sebagai pejabat gubernur Jawa Barat, mengisi posisi yang ditinggalkan Ahmad Heryawan mulai 13 Juni 2018.

Sedangkan Irjen Martuani akan menjalankan tugas sebagai gubernur Sumut menggantikan Tengku Erry Nuradi yang habis masa jabatannya pada 17 Juni 2018.

Menurut Tjahjo, alasan memilih jenderal kepolisian itu adalah kerawanan gangguan keamanan pemilihan gubernur di sana. Dia menilai Jawa Barat dan Sumatera Utara punya potensi kerawanan.

Selain itu, juga karena kekurangan pejabat eselon satu yang dapat menggantikan gubernur yang berakhir masa jabatan atau bertarung di pemilihan kepala daerah. Total ada 17 provinsi yang menggelar pemilihan gubernur 2018.

Halaman
123
Editor: iswidodo
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help