Pilkada 2018

Ada 139 Ribu Warga Jateng Terancam Tak Dapat Gunakan Hak Pilihnya

Sekitar 139.037.000 warga Jawa Tengah terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya

Ada 139 Ribu Warga Jateng Terancam Tak Dapat Gunakan Hak Pilihnya
TRIBUN JATENG/BUDI SUSANTO
Jelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan melakukan jemput bola rekam data 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sekitar 139.037.000 warga Jawa Tengah terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Karena warga sejumlah itu, baru melakukan perekaman KTP Elektronik (eKTP) setelah Kemendagri merekap data dan menyerahkanke KPU RI, sehingga tidak masuk dalam daftar pemilih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermasdukcapil) Provinsi Jateng, Sudaryanto menjelaskan, sampai jelang akhir tahun 2017 terdapat 683.517.000 warga Jateng yang belum melakukan perekaman. Data tersebut diambil Kemendagri dan telah diserahkan ke KPU.

Akan tetapi, sampai akhir Desember 2017 ternyata ada penambahan warga yang melakukan perekaman sejumlah 139.037.000 warga. Data sejumlah itu, belum masuk dalam daftar pemilih.

"Jadi yang sekitar 139.037.000 belum masuk daftar pemilih untuk ikut coblosan," ujarnya, Selasa (30/1/2018).

Namun demikian, Sudaryanto menegaskan bahwa mereka yang sudah melakukan perekaman namun belum masuk dalam daftar pemilih, maka masih dapat menggunakannya dengan menunjukan surat keterangan (Suket) bukti telah melakukan perekaman eKTP.

"Pasti Kemendagri punya kebijakan. Entah cukup hanya membawa Suket rekam e-KTP ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), atau seperti apa. Kebijakan itu kan juga berlaku bagi warga yang berumur 17 tahun saat hari pemungutan suara," katanya.

Sudaryanto juga mengungkapkan, di Jateng terdapat sekitar 27 juta warga yang wajib KTP. Dari jumlah tersebut, tersisa 544.480 orang yang belum melakukan perekaman. Jumlah tersebut menurun drastis dibanding awal 2017 yang mencapai 1,5 juta warga belum perekaman.

Adapun, banyaknya warga yang belum perekaman, rata-rata karena bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), bekerja di luar pulau Jawa dan luar Jateng, menempuh pendidikan di luar daerah, dan sebagainya.

"Kalau kendala teknis pada pencetakan e-KTP, yaitu alat. Sebab alat itu sudah bekerja tiap hari sejak lima tahun lalu. Selain itu keterbatasan pegawai, karena tiap kecamatan hanya ada dua orang," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: m nur huda
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help