Kalau Pemkab Batang Tersandung Hukum Perdata dan TUN, Kejaksaan Turun Tangan

Berdasarkan undang-undang, kerja sama Pemkab Batang dan Kejaksaan Negeri Batang itu hanya sebatas hukum perdata dan TUN.

Kalau Pemkab Batang Tersandung Hukum Perdata dan TUN, Kejaksaan Turun Tangan
IST
Bupati Batang Wihaji dan Kajari Nova Elida Saragih meneken MoU kesepakatan di ruang Abirawa, Senin (29/1/2018). 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Sekarang jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang dalam menjalankan roda pemerintahan tersandung masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), penyelesaiannya akan dibantu Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang yang berfungsi sebagai pengacara negara.

Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Bupati Wihaji dan Kajari Nova Elida Saragih di ruang Abirawa, Senin (29/1/2018).

"Pemkab Batang sebagai penyelenggara pemerintah di daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak dalam bidang hukum perdata maupun TUN sehingga memungkinkan timbulnya perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi perlu penanganan secara profesional untuk meningkatkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Batang yang bersih, transparan, dan akuntabel," terang Wihaji seusai penandatanganan MoU dalam rilis kepada Tribunjateng.com.

Berdasarkan undang-undang, kerja sama itu hanya sebatas hukum perdata dan TUN.

Di luar masalah itu tidak boleh.

Wihaji pun menghimbau kepada jajarannya di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk selalu berkonsultasi dengan kejaksaan apabila menjumpai permasalahan yang kurang paham terkait hukum.

"MoU ini adalah sebagai payung hukum bagi semua OPD untuk berkonsultasi dengan kejaksaan apabila menjumpai permasalahan dalam bekerja," imbuhnya.

Kajari Batang Nova Elida Saragih mengatakan, fungsi kejaksaan sesuai Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang No 16/2004 tak hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai jaksa penuntut umum.

Dapat pula bertindak sebagai pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus atas nama negara atau pemerintah.

"Kami siap mendampingi Pemkab Batang jika menghadapi permasalahan hukum perdata dan TUN," tandas Nova didampingi Kasi Perdata dan TUN Kajari Batang, Dista Anggara.

Nova menjelaskan ruang lingkup MoU meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dalam menangani perkara perdata dan TUN yang dihadapi Pemkab Batang.

Baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan pemberian surat kuasa yang dalam pelaksanaanya berdasarkan surat kuasa khusus atau permohonan tertulis.

"Jadi meliputi seluruh jajaran Pemkab Batang, mulai dari Bupati sampai pegawainya," terang dia.

Sebagai lembaga negara, Kajari Batang telah dan akan melaksanakan MoU antarlembaga, baik BUMN maupun BUMD.

Tentu MoU terbatas hanya kepada lembaga milik negara.

"Kami telah melakukan kerjasama dengan BNI. Selanjutnya kami akan melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, BRI dan BPN," jelasnya. (*)

Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help