INGAT! Perusahaan Ajukan Izin Usaha di Kota Semarang Wajib Sertakan Kepesertaan BPJS Karyawan

Perusahaan di Kota Semarang mengajukan izin usaha ke DPMPTSP Kota Semarang harus melengkapi data karyawan terdaftar peserta BPJS

INGAT! Perusahaan Ajukan Izin Usaha di Kota Semarang Wajib Sertakan Kepesertaan BPJS Karyawan
tribunjateng/dok
Kepala KCU BPJS Kesehatan Kota Semarang Bimantoro 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perusahaan di Kota Semarang yang mengajukan izin usaha ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang nantinya diharuskan melengkapi data karyawan dan harus sudah terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal itu sebagai upaya Pemkot Semarang dalam mendukung program nasional sebagaimana arahan dari Presiden RI Joko Widodo dan Peraturan Wali Kota Semarang.

"Kami sudah menjalankan aplikasi perijinan yang terintegrasi. Sehingga jika ada badan usaha yang mengajukan izin, maka wajib menyertakan data pegawai dan terdaftar BPJS," kata Kepala DPMPTSP Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki, pengesahan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang, Senin (5/2/2018).

Ulfi menuturkan, adanya kerjasama tersebut, BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan menempatkan pegawainya di kantor DPMPTSP Kota Semarang. Sehingga, jika ada perusahaan yang belum mendaftarkan pegawainya maka bisa langsung difasilitasi di tempat.

"Data kepesertaan pegawai menjadi satu syarat bagi pengusaha dalam mendaftarkan perusahaannya," ujarnya.

Lalu bagaimana jika perusahaan belum mendaftarkan ke BPJS? Ulfi mengungkapkan, proses pengurusan izin usaha tetap berjalan. Namun nantinya mengenai pengurusan BPJS, bisa ditindaklanjuti.

"Jika belum terdaftar, BPJS akan menyurati. Karena itu program wajib dari pemerintah," paparnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang, Bimantoro mengatakan, kerjasama dengan Pemkot Semarang ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Wali Kota Semarang yang memberlakukan program universal health coverage (UHC).

"Tentunya adanya program itu, maka jumlah kepesertaan BPJS semakin bertambah. Sehingga diharapkan hal ini diikuti daerah lain," katanya.

Saat ini, lanjutnya, Kabupaten Demak menjadi daerah kedua setelah Kota Semarang yang menerapkan program UHC di Jawa Tengah. Di Kota Semarang berlaku mulai 1 November 2017 sedangkan di Kabupaten Demak berlaku mulai 1 Februari 2018.

Adanya kerjasama dengan DPMPTSP Kota Semarang, diharapkan seluruh karyawan perusahaan akan tercover program BPJS Kesehatan. Sehingga, jumlah kepesertaan diharapkan semakin bertambah.

"Meski demikian, nantinya tetap akan dilakukan verifikasi ke perusahaan. Itu untuk mengantisipasi adanya pegawai yang tidak terdaftarkan," ucapnya.

Penulis: m zaenal arifin
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help