TribunJateng/

Berbagai Instansi di Jateng Ajukan Kegiatan Pembangunan 2018 Didampingi TP4D Kejati

‎Berbagai instansi di Jateng mengajukan permohonan pendampingan kepada Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejati

Berbagai Instansi di Jateng Ajukan Kegiatan Pembangunan 2018 Didampingi TP4D Kejati
TRIBUN JATENG/YAYAN ISRO
Kadinas PUPR Kudus, yang juga sekaligus Plt. Kadishub Kudus, Sam'ani Intakoris (kanan) memaparkan kegiatan-kegiatan yang dimohonkan pendampingan ke TP4D Kejati Jateng, di hadapan Asintel Kejati Jateng, Bambang Hariyanto (kiri), di kantor kejaksaan tinggi Jateng, Selasa (6/2). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - ‎Berbagai instansi di Jateng mengajukan permohonan pendampingan kepada Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng untuk kegiatan tahun anggaran 2018.

Asintel Kejati Jateng, Bambang Hariyanto mengatakan saat ini sudah ada 13 kegiatan pembangunan yang minta pendampingan TP4D di antaranya Balai Karantina, BBWS, IAIN Surakarta, Dinas Perikanan Kota Semarang, Dinas PUPR serta Dishub Kudus, dan lainnnya.

"Tapi ini kan masih berjalan, artinya ke depan masih bisa bertambah (yang mengajukan permohonan pendampingan). Total anggarannya berapa (yang dimintakan pendampingan) belum kita hitung secara keseluruhan, belum kelihatan," katanya di kantor kejaksaan tinggi Jateng, Selasa (6/2).

Menurut mantan Kajari Kudus itu, tiap kegiatan tidak wajib didampingi TP4D. Hanya, dengan adanya pendampingan, itu akan meminimalisir adanya potensi penyimpangan.

Sebab, tim akan melakukan pendampingan mulai dari pra-lelang hingga selesai pengerjaan secara keseluruhan.

"Kalau ada penyimpangan atau semacamnya langsung kita beri teguran, kalau masih membandel ya selanjutnya tetap kita proses secara hukum, sesuai tahapan dan prosedur yang ditetapkan," urainya.

Ditambahkan, pada 2017‎ TP4D Kejati Jateng mendampingi 330 kegiatan, yang tersear di berbagai instansi di Jateng. Total anggaran dari sejumlah kegiatan itu, kurang lebih senilai Rp 47 triliun.

"Dari ratusan kegiatan itu pasti ada evaluasi. Semisal, ada pengerjaan yang sedikit molor, ada yang volumenya kurang, dan lainnya, tapi semua dapat diatasi. Sepanjang masih bisa ditoleransi, harapannya t‎ak ada yang sampai pada proses hukum lebih lanjut," tuturnya.

Bambang berharap, dengan adanya pendampingan dari TP4D Kejaksaan, baik tinggi maupun negeri, instansi pemerintah maupun rekanan ‎semakin transparan dalam semua proses dan pengerjaannya.

Halaman
12
Penulis: yayan isro roziki
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help