Menteri Agama: Zakat 2,5 Persen, PNS Boleh Menolak Bukan Mewajibkan

Lukman juga menegaskan aturan ini tidak mengikat. Artinya, PNS masih boleh menolak dan sifatnya pemerintah hanya memfasilitasi, bukan mewajibkan.

Menteri Agama: Zakat 2,5 Persen, PNS Boleh Menolak Bukan Mewajibkan
Tribunnews.com
Pecahan uang 100 ribu rupiah. Beberapa waktu lalu pengguna media sosial heboh akibat tanda mirip logo palu arit yang terdapat pada uang ini. Pihak BI Kalbar telah memastikan itu bukanlah logo palu arit melainkan unsur pengaman yang disebut rectoverso. Bila diterawang logo tersebut saling melengkapi hingga terbaca BI, singkatan Bank Indonesia. 

TRIBUNJATENG.COM - Pemerintah menegaskan yang akan mengelola dana zakat dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) yang dipotong 2,5% adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Menteri Agama Lukman Hakim membantah pemerintah yang akan mengelola dana ini. Selain itu juga, Lukman menegaskan wacana ini tidak terkait dengan agenda politik apapun.

"Jadi tidak benar bahwa pemerintah ingin menghimpun dana zakat untuk menjelang tahun politik dan seterusnya ini harus diluruskan sama sekali tidak ada urusannya dengan agenda politik praktis. Ini semata mata untuk mengoptimalisasikan potensi yang besar," tutur Lukman saat Konferensi Pers di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (7/2).

Dikatakan Lukman, selain Baznas, nanti juga sejumlah amil zakat yang didirikan oleh organisasi masyarakat pun dimungkinkan untuk mengelola dana zakat ini.

"Ditambah dengan sejumlah lembaga Amil Zakat karena banyak juga yang didirikan oleh ormas Islam, oleh sejumlah kalangan yang sudah bergerak secara profesional yang tentu mereka akan dilibatkan bagaimana upaya penggunanya," ujar dia.

Lukman mengatakan, wacana ini masih dikaji, apakah nanti payung hukumnya berupa PP atau Perpres.

"Dalam rancangan yang kami siapkan tentu ini terbuka untuk menerima masukan dari berbagai kalangan," jelasnya.

Lukman mengatakan, pemerintah ingin mengoptimalkan dana zakat yang dibayarkan PNS, yang nantinya digunakan untuk kepentingan bersama, khususnya yang membutuhkan.

"Bisa digunakan untuk dunia pendidikan, pondok pesantren, sekolah, untuk memberikan beasiswa, sosial, rumah sakit kesehatan dan lain sebagainya termasuk untuk mereka yang mengalami musibah alam yang memerlukan dana terkait dengan dampak alam," tutur Lukman.

Aturan ini masih dikaji. Lukman juga menegaskan aturan ini tidak mengikat. Artinya, PNS masih boleh menolak dan sifatnya pemerintah hanya memfasilitasi, bukan mewajibkan.

"Harapannya Masyarakat bisa ikut terlibat dalam mengawal bagaimana penghimpunan ini dan pemberdayaan yang untuk kepentingan banyak," kata dia. (dtc)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help