Pro Kontra Zakat 2,5 Persen dari Gaji PNS Muslim, Fahri Sebut Pemerintah Panik

Jadi jangan motifnya adalah karena kas negara mulai kering lalu semua sumber-sumber yang bukan merupakan hak dari negara dirampas

Pro Kontra Zakat 2,5 Persen dari Gaji PNS Muslim, Fahri Sebut Pemerintah Panik
tribunjateng/dok
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2017 ini diprediksikan akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai wacana pemotongan gaji PNS yang beragama Islam sebesar 2,5 persen untuk zakat merupakan bentuk kepanikan pemerintah.

Menurut Fahri jangan sampai wacana zakat dari gaji PNS tersebut karena kas negara sedang kering, sehingga kemudian mengambil hak PNS untuk menutupinya.

"Jadi jangan motifnya adalah karena kas negara mulai kering lalu semua sumber-sumber yang bukan merupakan hak dari negara dirampas diambil dari masyarakat termasuk dari kegiatan agama," kata Fahri, Rabu (7/2).

Menurut Fahri pemerintah sekarang ini telah banyak berutang kepada warganya, pertama yakni mencabut subsidi, kedua menjual BUMN, serta mengambil dana dari sumber pembiayaan BUMN.

Setelah ketiga itu, pemerintah masih mau mengambil dana zakat dari PNS.

"Jadi ini lebih dari bentuk kepanikan, bukan solusi dan ini akan berefek buruk bagi kehidupan sosial kita, bahkan dalam kehidupan beragama kita," katanya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tengah mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama Islam. Keppres tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

Gaji ASN atau PNS akan dipotong sebesar 2,5 persen. Pemotongan tersebut, kata Lukman, hanya dikhususkan bagi yang muslim. Sebab, hanya umat Islam yang memiliki kewajiban membayar zakat.

Kendati begitu, Lukman mengatakan bahwa aturan itu bukan bersifat wajib. Sehingga, jika PNS atau ASN tidak bersedia gajinya dipotong, mereka boleh mengajukan keberatan. Pengumpulan zakat khusus tersebut bertujuan agar dana dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Menteri Agama menjelaskan dana pungutan itu akan disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Badan tersebut merupakan lembaga yang bersifat nasional dan berfungsi mengelola pengumpulan dana zakat. Dari dana tersebut, Baznas akan memanfaatkannya untuk program peningkatan kesejahteraan.

Halaman
1234
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help