Warga Jebres Tolak Penggusuran, Pemkot Solo Tak Menggubris

Dalam aksi ini mereka menolak rencana Pemkot Solo yang akan menertibkan hunian di sana untuk dijadikan perluasan STP

Warga Jebres Tolak Penggusuran, Pemkot Solo Tak Menggubris
Tribunjateng.com/Akbar Hari Mukti
Warga Jebres Tengah melakukan aksi penolakan penggusuran, Kamis (8/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akbar Hari Mukti

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Sejumlah warga terdampak perluasan lahan Solo Techno Park (STP), yakni warga Jebres Tengah RT 02 dan RT 03 RW 25 Jebres, Solo gelar aksi tolak penggusuran yang dilakukan Pemkot Solo, Kamis (8/2/2018).

Dalam aksi ini mereka menolak rencana Pemkot Solo yang akan menertibkan hunian di sana untuk dijadikan perluasan STP.

Dalam aksi ini mereka mengibarkan bendera merah putih setengah tiang di depan rumah masing- masing.

Selain itu, dalam aksi mereka juga memasang tulisan "Jebres Tengah Tolak Penggusuran!!!" sebagai bentuk menolak Pemkot Solo.

Koordinator Warga Jebres Tengah, Dwi Yustanto memaparkan mereka ingin bertemu Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo agar diberikan sertifikat tanah maupun lahan pengganti untuk relokasi.

Ia menjelaskan warga sebelumnya mendapat surat keputusan dari Pemkot Solo bahwa warga harus meninggalkan lokasi tersebut paling lambat 31 Januari 2018.

"Sudah mediasi dua kali, tapi tidak mencapai mufakat. Katanya masih ada satu kali mediasi tetapi malah Pemkot sewenang-wenang mengeluarkan surat peringatan pengosongan lahan," katanya di sela aksi.

Dwi memaparkan, dalam tuntutannya mereka menilai langkah Pemkot Solo sebagai tindakan pengusiran yang tidak berlandaskan Pancasila.

Padahal menurutnya warga memiliki sikap baik melakukan musyawarah hingga mencapai kata mufakat dengan Pemkot Solo.

Dwi menjelaskan, 23 KK yang menempati lahan hak pakai (HP) Pemkot nomor 105 itu berharap bisa bertemu dengan Wali Kota.

"Kami menempati tanah ini sejak 1999. Kami berusaha menjadi warga negara baik. Kami sekarang meminta kebijakan Wali Kota. Kami yakin Wali Kota punya solusi yang terbaik," katanya.

Saat dikonfirmasi, Wali Kota Rudy mengatakan Pemkot Solo takkan menggubris tuntutan warga penghuni tanah HP Pemkot Nomor 6, serta HP 105 di wilayah Jebres Tengah tersebut.

Rudy menilai ada beberapa hal pertimbangan Pemkot Solo tak akan menerbitkan sertifikat tanah HM bagi penghuni tanah HP Pemkot Solo di Jebres Tengah.

“Warga ini mengklaim dapat palilah (restu) Keraton Solo tahun 2015. Padahal palilah sudah tak berlaku sejak terbitnya UU Pokok Agraria 5 Tahun 1960," ujarnya. (*)

Penulis: akbar hari mukti
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help