Lakpesdam NU Dorong Pemkab Batang Bangun Pemerintahan yang Transformatif

Adapun paparan terkait korupsi selama periode tiga tahun kebelakang dipaparkan dalam diskusi tersebut.

Lakpesdam NU Dorong Pemkab Batang Bangun Pemerintahan yang Transformatif
TRIBUN JATENG/BUDI SUSANTO
Diskusi anti korupsi yang dilaksanakan di aula Hotel Sendang Sari Batang oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Laspedam NU ) Kabupaten Batang bersama Lembaga Transparansi Internasional Indonesia, Jumat (8/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Budi Susanto

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kabupaten Batang bersama Lembaga Transparansi Internasional Indonesia menggelar diskusi anti korupsi guna mangawal Pemkab Batang agar lebih baik, Jumat (9/2/2018).

Diskusi yang digelar di aula Hotel Sendangsari tersebut dihadiri puluhan orang baik dari jajaran pemerintahan maupun pemerintah desa dan masyarakat.

Adapun paparan terkait korupsi selama periode tiga tahun kebelakang dipaparkan dalam diskusi tersebut.

Disampaikan pengurus Lakpesdam NU Kabupaten Batang Arif Rahman Hakim, selama tiga tahun terakhir Pemkab semakin menjamin pembangunan yang nyata yang dapat dirasakan masyrakatnya.

"Lakspedam berharap pimpinan daerah Pemkab Batang untuk mempertahankan yang telah dijalankan pemerintahan terdahahulu, namun perlu mendesain ulang pola dan mekanisme reward and punisment bagian upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dengan mutasi birokrasi berdasarkan kompentisi," ujarnya.

Baca: BPK Jateng Melakukan Pemeriksaan di Pemkab Batang

Ia juga menagatakan dari hasil kajian melalui Tera Mandiri merekomendasikan bahwa Keterbukaan sistem pengendalian pembangunan dan sistem pelelangan pengadaan barang dan jasa sebagai wujud transparansi yang mesti dijaga dan diteruskan oleh Pemkab Batang dengan tradisi baru yaitu birokrasi yang terbuka bagi masyarakat.

"Pertahankan dan memperkuat kelembagaan UPKP2 sebagai terobosan dalam mekanisme komplain pelayanan publik guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat," paparnya.

Ia juga berharap ada pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik, namun mengacu pada kesiapan masyarakat.

“Pemkab Batang sudah memiliki 100 apilkasi terkait pelayanan publik, namun jika sumber daya masnusia di masyarakat diabaiakn tentunya tidak akan maksimal, karena tujuan aplikasi untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat, jangan sampai membuat sistem aplikasi tapi tidak bisa diakses oleh masyarakat," pungkasnya.(*)

Penulis: budi susanto
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help