Hakim MA Sebut Pemerintah Perlu Sistem Perpajakan yang Kuat

Pemerintah perlu membangun sistem perpajakan yang kuat agar seluruh hasil pajak bisa masuk ke kas negara.

Hakim MA Sebut Pemerintah Perlu Sistem Perpajakan yang Kuat
tribunjateng/muh radlis/ist
Pemerintah perlu membangun sistem perpajakan yang kuat agar seluruh hasil pajak bisa masuk ke kas negara. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Radlis

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah perlu membangun sistem perpajakan yang kuat agar seluruh hasil pajak bisa masuk ke kas negara. Peraturan yang kuat ini sangat penting untuk mengantisipasi penyelewengan pajak oleh oknum tertentu.

Hal itu diungkapkan Hakim Mahkamah Agung, Supandi, dalam Seminar Nasional Penerapan Hukum Pasca Tax Amnesti yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, kemarin.

Supandi mengatakan, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi terkait perpajakan agar masyarakat menyetorkan pajak tanpa merasa terbebani.

Pendapatan dari sektor pajak sangat diperlukan untuk membangun negeri.

"Sistem perpajakan harus kuat agar semua pajak dari masyarakat masuk ke kas negara, bukan ke kantong pribadi," kata Supandi di depan peserta seminar.

Supandi mencontohkan, di negara Norwegia, pemerintah memanfaatkan kecanggihan tekhnologi untuk menarik pajak dari masyarakat.

"Taksi di Norwegia semua terpasang GPS, saat sopir taksi menerima pembayaran dari penumpang langsung dipotong pajak," katanya.

Supandi juga menekankan adanya peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah ada perhitungannya dari penghasilan wajib pajak.

"Mekanismenya ketika berniaga maka sisihkanlah pajak anda kepada negara," katanya.

Halaman
12
Penulis: muh radlis
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved