Ngopi Pagi

Zakat ASN untuk Siapa?

Belakangan ini wacana pemerintah memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) --kini lebih dikenal Aparatur Sipil Negara (ASN)

Zakat ASN untuk Siapa?
tribunjateng/cetak/grafis bram kusuma
RUSTAM AJI wartawan Tribun Jateng 

TRIBUNJATENG.COM - Belakangan ini wacana pemerintah memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) --kini lebih dikenal Aparatur Sipil Negara (ASN) -- muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat, memunculkan pro-kontra. Ada yang menanggapi positif, tapi banyak pula yang meminta hal itu dikaji lagi.

Bahkan di grup Whatsapp yang saya ikuti, diskusi terkait zakat ini cukup panas. Terutama terkait tujuan pemerintah menarik zakat dari ASN muslim karena melihat adanya potensi dana zakat yang besar setiap tahunnya. Yakni sekitar Rp 10 triliun dari dana yang dikelola sebesar 2,5 persen dari gaji ASN.

Bila tujuan pemerintah itu, maka ada kekhawatiran dana yang terkumpul kelak akan dipakai pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang tengah berlangsung, seperti halnya dana haji. Kalau itu yang terjadi, maka jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan zakat itu sendiri.

Bagi Muslim, zakat adalah sebuah kewajiban. Perintah zakat bagi seorang Muslim, terdapat pada Rukun Islam nomor tiga, yakni setelah syahadat dan salat, baru kemudian zakat. Perintah zakat ini karena setiap harta yang kita miliki ada hak orang miskin.

Aturan untuk zakat sendiri cukup jelas, yakni memberikan bagian tertentu dari harta yang dimiliki kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) ketika harta tersebut telah mencapai nishab (batas minimal wajib zakat) dan haul (sudah satu tahun), dan telah terpenuhi berbagai syarat wajib zakat.

Karena itu, zakat terhitung sebagai ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Melalui zakat akan tercipta keseimbangan sosial, terhapusnya kemiskinan, terjalin kasih-sayang dan saling menghargai sesama muslim.

Meski secara jelas agama Islam telah mengatur soal zakat, namun secara realitas harus diakui masih banyak muslim yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Bahkan, adapula muslim yang mengakali agar hartanya tidak sampai nishab sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Karena itu, terkait dengan wacana yang digulirkan pemerintah terkait pemotongan gaji ASN muslim untuk zakat, memang ada sisi positifnya. Hanya saja persoalannya, apakah setiap harta ASN yang dimiliki sudah mencapai nishab. Sebab, realitas yang ada, tidak semua ASN hidupnya berkecukupan. Bahkan, adapula ASN yang hidupnya “gali lubang tutup lubang” dengan mengandalkan uang gaji.

Bagi ASN yang hidupnya sudah berkecukupan tentu tidak ada soal. Tapi berapa persen dari seluruh ASN di Indonesia, yang gajinya sudah melimpah. Karena itu, jika wacana itu betel-betul direalisasikan, maka yang terdampak adalah ASN yang hidupnya dari “gali lubang tutup lubang”. Tentu akan sangat mengenaskan nasib ASN tersebut, sudah hidupnya pas-pasan kemudian gajinya masih dipotong 2,5 persen untuk zakat.

Karena itu, pemerintah harus bijak dalam menerapkan aturan soal zakat ASN. Sebab, Islam sendiri sangat toleran terhadap orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk berzakat, maka dia berhak untuk dizakati (diberi zakat).

Untuk itu, patut kiranya pemerintah mempertimbangkan lebih dalam terkait rencana memotong gaji ASN muslim untuk zakat. Mengingat, itu soal ibadah. Sudah jelas bahwa ibadah itu urusannya antara hamba dengan Tuhan, bukan urusan pemerintah! (*)

Penulis: rustam aji
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help