TribunJateng/

28 Februari 2018 Batas Akhir Registrasi Kartu Prabayar, Diskominfo Jateng : Itu Masih Simpang Siur

Pendaftarannya pun cukup dengan menggunakan NIK KTP dan nomor KK sesuai dengan data pada Ditjen Dukcapil

28 Februari 2018 Batas Akhir Registrasi Kartu Prabayar, Diskominfo Jateng : Itu Masih Simpang Siur
Kompas.com
Banner berisi infografis tata cara melakukan registrasi kartu SIM prabayar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Laporan wartawan Tribun Jateng, Dwi Layla

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Beberapa waktu lalu masyarakat ramai membincang Kementerian Kominfo yang berlakukan registrasi ulang kartu prabayar sejak tanggal 31 Oktober 2017.

Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Pendaftarannya pun cukup dengan menggunakan NIK KTP dan nomor KK sesuai dengan data pada Ditjen Dukcapil.

Batas akhir pendaftaran dan sanksi yang akan didapat pun tak sedikit diberitakan oleh media.

28 Februari 2018 disebut-sebut sebagai batas akhir pendaftaran, di mana jika tidak mendaftar maka berbagai tahapan pemblokiran akan dilaksanakan.

Akan tetapi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah menyebut kabar ini masih simpang siur.

"Apa ada statement dari Kominfo pusat terkait batasan pada tanggal 28 Februari? Itu kok masih simpang siur," jelas Devian Novita Setyawati, staff pelayanan data dan informasi publik kepada Tribunjateng.com, Selasa (13/2/2018).

"Sehingga sejauh ini, belum mengetahui secara pasti batasan waktu untuk registrasi."

"Kalaupun nanti ada informasi lanjutan, akan segera di publish." 

Meski begitu, Diskominfo Jawa Tengah tetap mengimbau masyarakat agar segera melakukan registrasi.

Dilansir BPost Online dari Tribun Pontianak, BRTI menyatakan registrasi ulang kartu prabayar yang divalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan nomor.

Sehingga tindak kejahatan melalui IT dapat diminimalisir.

Dengan adanya registrasi, dimaksudkan dapat membatasi hoax, terorisme, dan penipuan melalui SMS. (*)

Penulis: Dwi Laylatur Rosyidah
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help