Pilkada 2018

Negatif Campaign Itu Boleh, Ini Batasannya!

Kepolisianpun siap menindak para pelanggar batasan kampanye baik dengan aduan ataupun penindakan langsung

Negatif Campaign Itu Boleh, Ini Batasannya!
Tribun Jateng/akbar hari murti
Ilustrasi. Foto: Tim satgas anti black campaign di TMC Mako 2 Polresta Solo, Jumat (12/1/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jateng, Rival Almanaf

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - 15 Februari 2018 besok masa kampanye Pilkada 2018 akan dimulai. Waktu yang diberikan tiap pasangan calon kepala daerah untuk menawarkan programnya kepada masyarakar cukup lama, lebih dari empat bulan.

Selama itu, akan ada batasan-batasan kampanye yang diberikan. Kepolisianpun siap menindak para pelanggar batasan kampanye baik dengan aduan ataupun penindakan langsung.

Akademisi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas, Joko Prihatmoko menyebut dalam pilkada kali ini sekitar sembilan juta lebih pengguna media sosial di Jateng memiliki hak suara.

"Ancaman terbesar menurut saya ada di media sosial apakah nanti bentuknya hoax, negatif campaign dan black campaign," jelas Joko akhir pekan lalu.

Ia melihat para pengguna medsos tersebut berpotensi menjadikan konten black campaign atau negatif campaign menjadi rujukan, atau juga penyebar, bahkan pembuat. Padahal ia mengklaim belum semua masyarakat tahu batasan negatif atau black campaign.

"Negatif campaign itu boleh kok, asal memang ada faktanya, kalau black campaign kan memang jelas bukan fakta, melainkan fitnah," tambahnya. Menurutnya, saat ini yang perlu dilakukan media massa atau pegiat sosmed adalah mensosialisasikan perbedaan kedua hal tersebut.

Hal itu penting karena setiap pengguna medsos kali ini juga bisa ikut berkampanye melalui media sosialnya. Belum lagi masih banyak pula warga net yang memiliki hobi menyebar luaskan berita tanpa tahu itu termasuk kategori black campaign atau negatif campaign.

Ia juga tidak berharap karena ketidaktahuan pengguna medsos kemudian ada yang terjerumus atau ditindak oleh kepolisian.

Terpisah, saat ditemui Tribun Jateng, Selasa (13/2/2018) lalu, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Polda Jateng, Kombes Pol Lukas Akbar Abriari memberikan batasan mana jenis-jenis kampanye di medsos yang bisa ditindak kepolisian dan mana yang diperbolehkan.

Halaman
12
Penulis: rival al-manaf
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help