OPINI: Mengurai Polemik Kartu Kuning

Polemik seputar kartu kuning yang diberikan oleh ZaaditTaqwa, Presiden BEM UI, kepada Presiden Joko Widodo

OPINI: Mengurai Polemik Kartu Kuning
Mahasiswa UI memberikan simbol kartu kuning untuk Presiden Joko Widodo saat menghadiri Dies Natalies ke-68 UI, Jumat (2/2/2018).(istimewa) 

Oleh Andy Suryadi

Dosen Sejarah FIS UNNES

Polemik seputar kartu kuning yang diberikan oleh ZaaditTaqwa, Presiden BEM UI, kepada Presiden Joko Widodo pada saat puncak peringatan Dies Natalis UI tanggal 22 Februari 2018 lalu, ternyata menyisakan perdebatan hingga kini. Ada yang pro dan ada yang kontra atas aksi tersebut. Beberapa bahkan telah merembet ke isu lain yang lebih luas yaitu tentang perlunya aparat hukum mempidanakan Zaadit Taqwa karena dianggap menghina simbol negara hingga isu tentang tidak murninya lagi suara mahasiswa karena sudah ditunggangi partai politik.

Empat Poin Pokok

Untuk lebih menjernihkan duduk persoalan terkait polemik tersebut, ada empat poin pokok perdebatan yang patut kita garisbawahi yaitu terkait proses penyampaian aspirasi, cara penyampaian, isi aspirasi dan terkait kemurnian gerakan mahasiswa

Pertama, terkait penyampaian aspirasi, adalah hak yang dijamin dalam konstitusi kita untuk menyampaikan sesuatu baik itu yang bersifat pro ataupun kontra dengan kebijakan pemerintah sepanjang dilakukan dengan cara yang tidak melanggar aturan.

Jadi dalam konteks ini perdebatan mengenai apakah boleh Zaadit melakukan aksi kartukuning tersebut sebagai simbol kritiknya tehadap pemerintahan Joko Widodo tidak perlu diperpanjang karena jelas boleh secara aturan. Bahkan pengemasan aksi secara simbolik dengan menggunakan kartu kuning juga termasuk bagian kritik yang softdan tidak destruktif sama sekali.

Unsur penghinaan terhadap kepala negara yang banyak disangkakan publik yang kontra terhadap aksi tersebut tampaknya juga sangat jauh panggang dari api, karena ia hanya menggunakan simbol yang boleh dibilang elegan tanpa langsung menyebut apalagi menghina sasaran kritiknya.

Dengan demikian langkah sebagian pihak yang ingin agar pihak kepolisian mengusut kasus ini boleh dibilang adalah hal yang tidak mendasar. Sikap dingin kepolisian sendiri terhadap kasus ini juga menunjukkan upaya obyektif korps Bhayangkara tersebut dalam menyikapi kasus ini.

Kedua, terkait cara penyampaian yang dianggap tidak etis karena disampaikan dalam forum ketika Presiden Jokowi sedang diundang sebagai tamu di kampus yang notabene secara tidak langsung Zaadit Taqwa juga menjadi bagian dari tuan rumahnya.

Halaman
123
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved