TribunJateng/

Ngopi Pagi

FOKUS: Sumbu Pendek DPR

Sejak reformasi, dengan adanya amandemen UUD 1945, memang terjadi pergeseran kekuasaan pada cabang kekuasaan di negara kita.

FOKUS: Sumbu Pendek DPR
tribunjateng/cetak/grafis bram kusuma
Cecep Burdansyah wartawan /Tribun Jateng 

oleh Cecep Burdansyah, Wartawan Tribun Jateng

Sejak reformasi, dengan adanya amandemen UUD 1945, memang terjadi pergeseran kekuasaan pada cabang kekuasaan di negara kita. Jika sebelumnya kekuasaan terlalu terpusat di eksekutif, kini bergeser ke arah legislatif. Amanat konstitusi itu supaya terjadi check balance, dengan maksud tidak terjadi penyimpangan kekuasaan seperti yang terjadi pada rejim Soeharto.

Pasca reformasi, DPR bukan saja bisa leluasa mengontrol eksekutif, tapi juga melengserkan seorang presiden. Hal itu terjadi pada pemerintahan Gus Dur.

Para ahli hukum tata negara pasti tersentak dengan peristiwa penjungkalan Gus Dur. Mereka kemudian mengusulkan kepada MPR agar legislatif tidak bisa secara langsung menjatuhkan presiden. Bila dipandang presiden melanggar ketentuan perundangan yang berakibat presiden harus mundur, penilaian bersalah dan tidaknya harus melalui proses hukum, tidak sekadar proses politik.

Maka kemudian dalam amandemen berikutnya dibentuk lembaga Mahkamah Konsitusi yang tugasnya antara lain menilai benar dan salahnya dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden.

Dalam pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyo (SBY) yang dua periode, presiden dipaksa untuk kompromi dengan legislatif agar kekuasaannya tidak diganggu. Selain merekrut anggota kabinet dari partai politik, SBY pun membangun koalisi Sekretariat Gabungan Kabinet yang dimotori politikus Golkar Abu Rizal Bakrie.

Setiap anggota DPR periode mana pun amat leluasa mengkritik presiden dan para menterinya. Bahkan terkadang, dirasakan oleh rakyat, apa yang diucapkan DPR itu bukan lagi sebatas kritik, tapi bernada serangan.

Ironisnya, di belakang layar, anggota DPR ini banyak bermain mata dengan pemerintah dalam berbagai proyek. Sebut saja proyek paling kakap yang jadi bancakan antara anggota DPR dan anggota eksekutif antara lain KTP-Elektronik yang menelan uang rakyat Rp 5,9 triliun.

Kenyataan itu akhirnya membuat geram rakyat. Kritik dan serangan anggota DPR itu seakan hanya jadi cara untuk menekan pemerintah agar proyek yang disetujui DPR itu harus ada ikannya. Dengan berkembangnya teknologi informasi, terutama media sosial, rakyat makin leluasa menyatakan kritik bahkan kemarahannya terhadap institusi DPR dan para anggotanya.

Rupanya, sebagian besar anggota DPR bermental sumbu pendek, tidak kuat menerima kritik dari rakyat yang diwakilinya. Dengan kekuasaannya membuat produk hukum, DPR mengesahkan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD) yang baru.

Dalam pasal 122 hasil revisi, DPR mengebiri hak rakyat untuk mengkritik perilaku anggota DPR. Pasal 122 hurup K itu berbunyi: "mengambil langlah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perserorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR."

Frase "merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR", tafsirnya sangat luas dan ambigu. Anggota DPR yang jadi sasaran kritik warga dan pengamat, bisa mengartikan kritik tersebut sebagai merendahkan kehormatannya, sehingga menyeret warga dan pengamat itu ke ranah pidana.

Masyarakat pada akhirnya akan dilanda ketakutan. Cahaya demokrasi pun lambat laun meredup, dan pada titik tertentu kita kembali pada abad kegelapan ketika perilaku sewenang-sewenang anggota legislatif tak ada satu pun orang yang berani mengontrol. (*)

Penulis: cecep burdansyah
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help