Ketua IPPAT Sebut Pengurusan Izin Bisnis Properti di Kota Semarang Sampai 4 Bulan

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Semarang mengeluhkan lamanya proses izin dalam pengurusan jual beli tanah dan bangunan

Ketua IPPAT Sebut Pengurusan Izin Bisnis Properti di Kota Semarang Sampai 4 Bulan
WMA PROPERTY
Ilustrasi properti 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Semarang mengeluhkan lamanya proses izin dalam pengurusan jual beli tanah dan bangunan. Dalam realisasinya, waktu yang diperlukan dalam pembuatan satu izin tidak sesuai yang dijanjikan.

Ketua IPPAT Kota Semarang, Bambang Riyadi mengatakan, pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebenarnya masih bisa digenjot lagi dari pencapaian 2017 lalu.

Dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pendapatan daerah Kota Semarang dari sektor BPHTB pada 2017 lalu mencapai Rp 416,39 miliar atau 130,12 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp 320 miliar.

"Permasalahan untuk menaikan pendapatan dari BPHTB itu kompleks, terutama di perizinan. Orang kalau mau bikin properti tapi lama izinnya, enggak bakal tercapai target pendapatan BPHTB-nya," kata Bambang di sela forum group discussion Bapenda dengan PPAT di Thamrin Square, Kamis (22/2/2018).

Ia memaparkan, PPAT merupakan garda terdepan Pemkot Semarang dalam mendapatkan pemasukan dari sektor tersebut. Sementara kerja PPAT didukung dari pengembang properti.

Ia menuturkan, berbagai izin yang berkaitan dengan properti di antaranya IMB, KRK, Block Plan, dan lainnya, menjadi persoalan banyak sedikitnya pajak yang disetorkan PPAT ke Kas Daerah.

"Keluhan dari pengusaha properti, masa izin sampai 4 bulan belum jadi. Lha kapan transaksinya? Kalau tidak ada transaksi ya tidak dapat BPHTB. Harusnya maksimal sebulan jadi," ucapnya.

Waktu empat bulan tersebut, untuk pengurusan satu izin. Padahal, minimal ada tiga izin yang harus diurus. Jika demikian, maka waktu akan habis untuk mengurua izin saja. Di tambah, proses perizinan tidak hanya melibatkan satu instansi saja melainnya beberapa seperti Pemkot, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perpajakan dan perbankan.

"Harusnya semua duduk bersama dan merumuskan bagaimana agar izin ini bisa lebih cepat. Kalau bisa cepat, pasti BPHTB bisa terpenuhi bahkan lebih," ujarnya.(*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved