Penertiban APK Batal Karena Satpol PP Tak Datang

APK yang dipasang oleh tim sukses kedua pasang calon itu ditetapkan melanggar aturan oleh Panitai Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kendal

Penertiban APK Batal Karena Satpol PP Tak Datang
TRIBUN JATENG/AKBAR HARI MUKTI
Satpol PP Solo tertibkan APK pasangan Calon Gubernur dan Wagub Jateng di sejumlah jalan di Solo, Kamis (1/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dhian Adi Putranto

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL- Hari ini selasa (6/2/2018) mestinya dilaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang terpajang di seluruh sudut Kendal.

APK yang dipasang oleh tim sukses kedua pasang calon itu ditetapkan melanggar aturan oleh Panitai Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kendal.

Namun sayang rencana yang telah dirembuk secara matang itu batal karena Satuan Polisi Pamong Praja tidak datang dalam penertiban itu.

Panwaslu dan semua unsur yang terlibat dalam penertiban APK ini sudah kumpul di komplek kantor bupati Kendal pada Selasa (6/3) pagi. Namun kedatangan Satpol PP yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang.

Ketua Panwaslu Kendal, Ubaidillah menuturkan ketidak hadirnya Satpol PP tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dianggap mengingkari kesepakatan yang sudah dibuatnya bersama.

Sebelumnya telah diadakan rapat membahaskan penertiban APK Cagub dan Cawagub Jawa Tengah melanggar antara KPU, Panwaslu, dan Satpol PP.

"Semua sudah kumpul dan kami semua menunggu, namun Satpol PP tak kunjung datang. Harusnya memberitahu terlebih dahulu." ujarnya

Ia pun sempat menanyakan kepada pihak Satpol PP terkait ketidakhadirnya satuan yang menjadi penegak perda itu dalam penertiban APK.

"Katanya belum izin ke Bupati. Saya heran, penertiban APK kenapa harus izin Bupati," ujarnya.

Ia menambahkan penertiban APK itu tetap dilaksanakan di tingkat kecamatan oleh Panwascam dan dibantu dengan Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK).

Penertiban ini dilakukan karena dalam Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 pasal 70, APK para pasangan calon dicetak oleh KPU Provinsi dari hasil desain Paslon.

"APK yang dipasang oleh Paslon selama ini belum tentu sesuai dengan spek yang disepakati antara Paslon dengan KPU dan undang- undang KPU nomor 10 tahun 2016," terangnya

Sementara itu, saat dikonfirtmasi oleh Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Kendal, Subarso mengatakan bahwa ketidak hadiran satpol PP karena semua anggotanya tengah sibuk dalam persiapan HUT Satpol PP dan Damkar di Alun-alun Kabupaten Kendal.

"Sementara itu Surat dari Panwaslu ke KPU baru sampai hari ini dan di proses 1x24 jam, namun kami tidak bisa," tandasnya.(*)

Penulis: Dhian Adi Putranto
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help