Soal Tuduhan Tidak Netral Paslon kepada PPS, KPU Kota Tegal akan Melihat Aturan

Gerak-gerik penyelenggara pemilu termasuk PPK dan PPS menjadi perhatian khusus para pasangan calon dan tim sukes pada Pilkada Kota Tegal 2018

Soal Tuduhan Tidak Netral Paslon kepada PPS, KPU Kota Tegal akan Melihat Aturan
TRIBUN JATENG/BARE KINGKIN KINAMU
Suasana rapat terkait pembersihan alat peraga paslon wali kota-wakil wali kota Tegal di aula KPU Kota Tegal, Jumat(23/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL- Setelah melakukan evaluasi petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ketua KPU Kota Tegal, Agus Wijanarko, memberikan beberapa pesan kepada panitia pemilu itu.

Menurutnya, gerak- gerik penyelenggara pemilu termasuk PPK dan PPS menjadi perhatian khusus para pasangan calon dan tim sukes pada Pilkada Kota Tegal 2018.

"Seperti kemarin, ada paslon yang menyampaikan kepada kami ada tuduhan bahwa ada PPS yang diduga tidak netral," kata Agus, Sabtu (10/3/2018).

Laporan dari paslon itu, kata dia, merupakan kesimpulan mereka sendiri lantaran ada sikap atau pernyataan dari PPS yang dinilai merugikan paslon tersebut.

Ia menceritakan, ada seorang warga yang bekerja sebagai pengulu atau modin diajak menjadi tim kampanye satu paslon.

Namun modin itu menolak karena dilarang oleh seorang petugas PPS.

Mengetahui ada larangan dari PPS, satu paslon langsung menyebut PPS itu tidak netral karena melarang- larang.

"Dilarangnya karena apa? Apakah memang ada aturan penghulu tidak boleh ikut tim sukses? Jika tidak ada aturannya, larangan petugas PPS itu menjadi persoalan. Kami sedang menyelidiki ini," jelas Agus.

Pihaknya telah menyampaikan kepada paslon tersebut. KPU juga akan mengevaluasi permasalahan semacam itu agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Agus menegaskan dan meewanti- wanti agar PPS tidak 'bermain' apapun dengan paslon, apakah itu membantu paslon atau semacamnya.

"Kami tidak mentolelir itu," tandasnya.

Menurutnya, PPS harus memposisikan sebagai penyelenggara pemilu yang harus profesional.

"Bergaul (dengan paslon) boleh. Tapi bergaul yang ada aturan dan batasannya," imbuhnya.(mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved