Yosef : Jika Melanggar Hak Humanis Mereka Bersalah, Jika Tidak Kembali pada Kebijakan Sekolah

Karena, kasus LDK ini pada prinsipnya tidak masuk ke ranah hukum tetapi masuk ke ranah sekolah masing-masing

Yosef : Jika Melanggar Hak Humanis Mereka Bersalah, Jika Tidak Kembali pada Kebijakan Sekolah
tribunjateng/muh radlis
Ketua Peradi Semarang, Yosep Parera, mengatakan, ada perlakuan khusus bagi pelaku kejahatan yang masih bawah umur 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang, Theodorus Yosep Parera, mengatakan soal kasus LDK dikalangan siswa, terutama melihat dari kasus SMA 1 Semarang ini, siswa bisa dikeluarkan dari sekolah, jika melihat kebijakan yang dibuat dari sekolah masing-masing terlebih dahulu.

Karena, kasus LDK ini pada prinsipnya tidak masuk ke ranah hukum tetapi masuk ke ranah sekolah masing-masing, sehingga itu tidak bisa masuk ke ranah hukum.

"Aturan dari sekolah berbunyi apa dulu, dan itu yang harus ditaati, beda kasus jika saya diminta untuk sampaikan dari segi moral dan hukum, tidak bisa, kecuali saya baca aturan dari sekolahnya, oleh sebab itu, kasus ini memang harus dikembalikan lagi kebijakan dari sekolahnya," katanya, Senin (12/3/2018).

Yosef juga mengungkapkan bahwa, jika dilihat dari segi moral, jelas anak-anak ini wajib dilindungi dari segi hukum. Karena, lanjutnya, anak-anak itu sifatnya sangat rawan melakukan kesalahan, hal itu dilihat dari pidana.

"Dan di pidana jelas, anak-anak harus dilindungi, tetapi dari segi kebijakan sekolah, untuk memberikan pendidikan ya itu masuk ranah sekolahnya," bebernya.

Lebih lanjut Yosef menjelaskan, bahwa, secara hukum, memang tidak bisa dianalisis kasus tersebut. Namun, jika melihat LDK yang humanis, lanjutnya, ada beberapa hal bisa dikatakan humanis.

"Yakni, bisa dikatakan humanis jika memenuhi segala segi kehidupan manusia, misal seperti manusia tidak boleh ambil hak orang lain, manusia juga tidak boleh ganggu kepentingan orang lain, manusia juga harus menyerahkan sesuatu apa yang jadi hak orang lain, dan ini perlu diperhatikan," katanya.

Masalah sepele inilah yang mesti diperjelas ke masyarakat umum, dimana, kata Yosep bahwa, jika siswa ini melanggar dasar humanis, maka wajib dikatakan bersalah. Namun, jika tidak atau apapun, maka wajib dikembalikan ke sekolahan, dan lihat dasar kebijakan dari sekolahnya.

"Tinjauan hukumnya dari tiga sisi itu, nah sekarang kepada siswa hak dasar dia, hak anak itu apa, Undang-Undang 45, apa, pendidikan di dalam pendidikan dia diajarka bukan hanya pengetahuan tapi moral juga. Lalu, apakah lembaga pendidikan bisa mengeluarkan siswa, jika UU tidak boleh hadirnya pendidikan untuk memberikan pendidikan itu sendiri, tapi sekolah itu punya kebijakan sendiri," jelasnya.(*i)

Penulis: hesty imaniar
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved