Opini

Akhir Sekolah Elite

Akhir Sekolah Elite. Opini ditulis oleh Udi Utomo SS MPd, Guru SMP 5 Pati, Alumnus Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Akhir Sekolah Elite
tribunjateng/bram/cetak
Opini ditulis oleh Udi Utomo SS MPd, Guru SMP 5 Pati, Alumnus Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia 

Opini ditulis oleh Udi Utomo SS MPd, Guru SMP 5 Pati, Alumnus Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

TRIBUNJATENG.COM - Salah satu yang menjadi permasalahan pendidikan Indonesia adalah tidak meratanya kualitas antarsekolah. Ada sekolah dengan tingkat sarana prasarana memadai dan didukung guru-guru mumpuni. Sementara ada sekolah yang memiliki saran prasarana seadanya dengan guru-guru biasa.

Adanya kesenjangan tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang selama ini diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selama ini PPDB menggunakan sistem passing grade dengan patokan pada nilai SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional).

Kebijakan nilai SKHUN pada PPDB memunculkan pengelompokan sekolah. Anak-anak dengan nilai SKHUN tinggi akan mengelompok pada beberapa sekolah saja. Sekolah-sekolah ini kemudian mendapat sebutan sekolah unggulan, sekolah favorit, sekolah rujukan, sekolah ex RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional). Sedang bagi anak-anak yang tidak memiliki nilai SKHUN tinggi akan mengelompok pada sekolah-sekolah pinggiran atau sekolah dengan kategori biasa.

Pada sekolah kategori unggulan, biasanya didukung komite sekolah (orang tua siswa) yang berasal dari kalangan menengah atas. Dukungan dana yang kuat dari komite sekolah menjadikan sekolah terus menerus meningkatkan sarana prasarana sekolahnya dan perbaikan kualitas guru-gurunya. Sekolah terus-menerus meningkatkan prestasinya dan meninggalkan sekolah-sekolah dengan kategori biasa. Sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah elit yang tidak terjangkau oleh anak-anak dengan kepintaran biasa.

Penerapan kebijakan PPDB dengan nilai SKHUN telah menimbulkan perlakuan diskriminatif. Tidak semua anak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Padahal kewajiban dari Pemerintah adalah menyediakan dan memberi kesempatan yang sama pada seluruh anak bangsa untuk mendapat pendidikan berkualitas.

Maka PPDB dengan nilai SKHUN menimbulkan dampak antara lain. Pertama, persebaran siswa tidak merata antar sekolah. Ada sekolah yang kelebihan siswa, sedang pada sisi lainnya ada sekolah yang kekurangan siswa.

Kedua, banyak terjadi praktik-pratik jual beli “kursi” antara orang tua calon peserta didik dengan Kepala Sekolah pada sekolah unggulan. Anak dengan nilai SKHUN rendah yang tidak memenuhi syarat melakukan lobi-lobi lewat belakang.

Ketiga, ada beberapa kasus siswa miskin putus sekolah karena jarak. Ini sebagai akibat tidak dapat bersekolah di dekat tempat tinggalnya karena nilai SKHUN tidak memenuhi syarat dan terpaksa bersekolah yang jauh dari tempat tinggalnya.

PPDB Berbasis Zona

Halaman
12
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved