Pemekaran Brebes

Komite Desak Ketua DPRD Rapat Paripurna Pemekaran Brebes

Komite Pembentukan Kabupaten Brebes Selatan menyerahkan dokumen hasil kajian akademis terkait pemekaran Brebes ke DPRD

Komite Desak Ketua DPRD Rapat Paripurna Pemekaran Brebes
GOOGLE.MAP
Peta kabupaten brebes di Jawa Tengah. Saat ini sedang hangat ada rencana pemekaran Kabupaten Brebes, Maret 2018 

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Komite Pembentukan Kabupaten Brebes Selatan menyerahkan dokumen hasil kajian akademis terkait pemekaran Brebes ke DPRD setempat, Senin (12/3).

Dokumen hasil kajian akademis dari tim Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu diserahkan kepada Ketua DPRD Brebes, Illia Amin.

Komite dan sejumlah tokoh Brebes selatan mendesak agar dewan segera mengadakan rapat paripurna terkait pemekaran.

"Dokumen hasil kajian ini diserahkan ke DPRD untuk segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Yakni sesuai aturan Undang Undang," kata Koordinator Komite, Aqib Ardiansyah.

Tindak lanjut yang harus direalisasikan segera, kata dia, yakni DPRD mengadakan rapat paripurna terkait pemekaran. Supaya, untuk selanjutnya diserahkan ke provinsi hingga mendapatkan persetujuan gubernur. Setelah itu baru ditindaklanjuti ke pusat.

Menurutnya, hasil kajian akademis Undip Semarang dengan berbagai indikator yang telah diatur dalam Undang Undang, menyatakan wilayah Brebes selatan layak untuk menjadi daerah otonom baru (DOB).

"Tadi, Ketua DPRD menyatakan siap untuk menindaklajuti dengan mengundang bupati dalam rapat paripurna," tandasnya.

Perwakilan komite lainnya, Jefry Arsya Robby, menambahkan, jika hasil kajian akademis itu merupakan langkah awal untuk menuju pemekaran Kabupaten Brebes bagian selatan yang meliputi enam kecamatan (Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Salem, dan Bantarkawung).

"Kami berharap langkah awal ini menjadi pintu pembuka harapan masyarakat Brebes selatan, dan ini terwujud berkat kerjabersama seluruh elemen mayarakat," ujarnya.

Semua elemen masyarakat, kata dia, sepakat untuk mengawal proses pemekaran baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat.

Sementara, Ketua DPRD Brebes, Illia Amin menyatakan, hasil kajian akademis yang telah diterima akan diparipurnakan dan diserahkan ke Bupati Brebes. Setelah itu bupati akan menyerakan ke provinsi.

"Terlebih dahulu, besok (Selasa) kami akan rapat Badan Musyawarah DPRD. Agenda paripurna kajian pemekaran akan kami masukkan sehingga secepatnya bisa dilaksanakan," janjinya.

Pihaknya memberikan apresiasi tinggi terhadap rencana pemekaran tersebut. Bahkan, Panitia Khusus (Pansus) pemekaran Brebes selatan sudah terbentuk sejak lama, sebagai bukti dukungan dari DPRD.

Sementara itu, perwakilan Presidium Pemekaran Brebes Selatan, Agus Sutrisno, menanggapi masih adanya moratorium dari pemerintah pusat. Hanya saja, menurut mantan anggota dewan itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium itu lantaran ada daerah di luar Jawa yang mengalami pemekaran namun tidak berkembang.

"Itu kan di luar Jawa. Pastinya berbeda dengan daerah di Jawa. Lihat saja beberapa daerah yang sudah mekar di Jawa. Mereka sukses, tidak ada masalah," ujarnya.
Menurutnya, Brebes selatan memiliki potensi ekonomi yang besar, bahkan lebih besar ketimbang Brebes bagian utara. Meskipun demikian, berdasarkan hasil kajian akademis yang sudah ia pelajari, pemekaran tidak akan membuat perekonomian daerah induk dan daerah baru terpuruk. (mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help