PN Semarang Kabulkan Gugatan Praperadilan Terhadap Ditreskrimun Polda Jateng

Mengabulkan gugatan pemohon, untuk seluruhnya,di persidangan pada Senin (12/3/2018) kemari. Dan dalam perkara urusan pertanahan ini

PN Semarang Kabulkan Gugatan Praperadilan Terhadap Ditreskrimun Polda Jateng
tribunnews.com
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Sigit Hariyanto mengabulkan gugatan praperadilan terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimun) Polda Jateng, yang dimohonkan dua tersangka, yaitu, Kartika Widiyati dan Suyatmin.

Dimana, hakim menyatakan penetapan tersangka atas diri para pemohon adalah tidak sah.

Selain itu, tidak sahnya penyidikan yang dilakukan termohon dalam perkara pidana, laporan polisi ke Ditreskrimun tertanggal 30 Juli 2017, atas nama pelapor, Arif Taufan.

"Mengabulkan gugatan pemohon, untuk seluruhnya,di persidangan pada Senin (12/3/2018) kemari. Dan dalam perkara urusan pertanahan ini, Kartika dan Suyatmin dipidana atas tindakan pidana pemalsuan surat, sesuai dengan pasal 263 KUHP, serta memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP, " katanya, Selasa (13/3/2018).

Pemohon gugatan dalam perkara tersebut, didampingi oleh kuasa hukumnya, Wilmar Sitorus, dimana ia menegaskan, tidak akan menyarankan atau meminta kepada penyidik untuk membebaskan para tersangka yang saat ini ada didalam tahanan.

"Paling tidak kami akan terlebih dahulu menjelaskan hak yang seharusnya diterima klien kami. Dan putusan hakim ini, harus ditindaklanjuti," bebernya.

Dia juga menjelaskan, bahwa, Suyatmin, yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ini sebenarnya bukan terlapor.

"Statusnya ini sebagai saksi, atas dua nama pelapor, salah satunya Kartika Widiyati, sedang satu terlapor lainnya, bahkan sudah meninggal. Oleh karena itu, penyidikan ini seharusnya dihentikan, karena terlapor meninggal dunia," katanya.

Sedangkan, termohon dalam perkara tersebut, diwakili oleh kuasa hukumnya, Masruroh, Sungkowo, dan Bambang Indra dari Analisis Bidang Hukum Polda Jateng, yang menjelaskan bahwa, putusan tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk tanggapan atau pertanyaan.

"Namun, kesempatan itu tidak lagi digunakan, hingga hakim menyatakan mengakhiri persidangan, karena dalam sidang sebelumnya, kami telah menjalankan tugas sesuai prosedur, untuk itu penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan bukti yang sudah dikumpulkan oleh pemeriksa," pungkas Masruroh. (*)

Penulis: hesty imaniar
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help