Sejumlah Pedagang Kanjengan Laporkan Kepala BPN Semarang dan Wali Kota Semarang Karena Ini

Sejumlah pedagang pasar Kanjengan blok A,B, E dan F melaporkan kepala BPN Semarang dan Wali Kota Semarang

Sejumlah Pedagang Kanjengan Laporkan Kepala BPN Semarang dan Wali Kota Semarang Karena Ini
hesty imaniar

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sejumlah pedagang pasar Kanjengan blok A,B, E dan F melaporkan kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Semarang dan Wali Kota Semarang, atas dugaan pelanggaran mal administratif.

Didampingi kuasa hukum, Subali, lima perwakilan pedagang mendatangi kantor BPN Kanwil Jawa Tengah dan Kantor Gubernur Jateng.

Salah satu perwakilan pedagang, Ali mengatakam, bahwa pihaknya mengadukan masalah izin Hak Guna Bangunan (HGB) yang dicekal pemerintah kota Semarang dan diblokir BPN sejak 2004.

"Kami gugat tentang status kepemilikan tanah, kami menang hingga Mahkamah Agung dan PK 1 serta PK2," kata Ali, Selasa (13/3/2018).

Ali menambahkan, bahwa, pihaknya meminta wali kota Semarang dan Kepala Kantor BPN melaksanakan putusan pengadilan yang sudah keluar sejak 2016 lalu.

Dimana, seharusnya para pedagang berhak memperpanjang HGB.

Surat cekal itu dikeluarkan karena tanah bakal diubah jadi HPL. Tapi, hingga sekarang, tidak ada bukti kepemilikan oleh Pemkot.

Di sisi lain, status tanah di pasar Kanjengan untum Blok A, B, E, dan F, mayoritas adalah Hak Milik.

"Sudah 12 tahun HGB kami tidak terbit dan menyusahkan pedagang, bayangkan kalau dicekal dan diblokir, kami kesulitan cari modal," jelasnya.

Ali juga menjelaskan, bahwa, akibat pencekalan tersebut, kondisi pedagang di pasar Kanjengan terancam bangkrut. Adapun beberapa pedagang yang termasuk rombongannya antara lain pedagang emas, batik hingga mainan.

Disis lain, dikatakan oleh, Kuasa hukum pedagang, Subali, bahwa, aduannya tersebut karena kepala kantor BPN dan Wali Kota Semarang belum melaksanakan perintah putusan pengadilan PTUN dan Pengadilan Umum. Padahal putusan itu sudah memiliki berkekuatan hukum tetap.

"Berdasarkan penetapan eksekusi dari ketua PN Semarang dan penetapan eksekusi dari ketua PTUN Semarang, maka kepala kantor BPN kota Semarang dan Walikota Semarang harus melakukan tindakan dan atau mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang sertifikat HGB milik warga kanjengan," bebernya.

Jika tidak, lanjutnya, hal itu bisa dikualifikasikan pelanggaran Administrasi sedang di dalam pasal 80 UU 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

"Sanksinya bisa diberhentikan dari jabatannya baik menerima hak jabatan maupun tidak," kata pria berkumis itu. Dalam jangka lima hari tidak ada tindakan, maka berhak mengadukan pelanggaran tersebut ke kementrian. Dan jika lima hari belum juga ada tindakan maka aduan langsung ke presiden," pungkasnya.(*)

Penulis: hesty imaniar
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved