Pilgub Jateng

Seribu Alat Peraga Kampanye Ilegal Ditertibkan di Kabupaten Semarang

Sekitar 1000 Alat Peraga Kampanye (APK) ilegal dalam pemilihan calon Gubernur Jawa Tengah diturunkan paksa

Seribu Alat Peraga Kampanye Ilegal Ditertibkan di Kabupaten Semarang
amanda rizqyana
Sekitar seribu Alat Peraga Kampanye (APK) ilegal dalam pemilihan calon Gubernur Jawa Tengah diturunkan oleh Satpol Pamong Praja (PP) Kabupaten Semarang telah dilakukan sejak Senin (12/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Amanda Rizqyana

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Sekitar seribu Alat Peraga Kampanye (APK) ilegal dalam pemilihan calon Gubernur Jawa Tengah diturunkan paksa oleh Satpol Pamong Praja (PP) Kabupaten Semarang.

Alat peraga kampanye ilegal tersebut dinilai melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang alat peraga kampanye (APK).

Setelah Panwaslu, KPU, dan Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan rapat koordinasi perihal APK memutuskan untuk berbagai APK yang telah terpasang harus diturunkan karena tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye dan Perbup Nomor 6 Tahun 2018.

"Kami sudah mengingatkan pada tiap timses untuk mencopot alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto pada Selasa (13/3/2018) siang.

Ratusan APK ilegal dalam bentuk baliho dan spanduk yang terpasang di pinggir jalan di seluruh wilayah Kabupaten Semarang telah mulai diturunkan sejak Senin (13/3) dan APK tersebut sementara disimpan di Panwaslu.

Agus menjelaskan APK tersebut disimpan terlebih dahulu agar tidak terpasang lagi.

Menurut Agus, APK resmi adalah yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demikian halnya dengan jenis, ukuran, jumlah, hingga lokasi pemasangan seluruhnya sudah ditentukan di dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 6 Tahun 2018.

Namun timses juga bisa menambah APK sebanyak 150 persen dari jumlah maksimal yang sudah ditentukan.

“Jadi bisa nambah maksimal tujuh titik baliho, pengadaannya dibiayai mandiri oleh timses. Namun harus diketahui dan tetap mengacu persetujuan serta surat keputusan yang dikeluarkan KPU,” ungkap Agus.
(*)

Penulis: amanda rizqyana
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help