Soal Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah, ICW Minta KPK Abaikan Usulan Wiranto

Indonesian Corruption Watch (ICW) tak sepakat dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto

Soal Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah, ICW Minta KPK Abaikan Usulan Wiranto
TRIBUNNEWS.COM
Menkopolhukam Jenderal (purn) Wiranto 

TRIBUNJATENG.COM,  JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) tak sepakat dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) agar menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir.

"Pernyataan tersebut sesungguhnya berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi (Pilkada) sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih. Sebab sesungguhnya pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang," kata Wakil Koordinator ICW dalam keterangan resminya, Selasa (13/3).

Ade menyebutkan manakala kontestan Pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin daerah mereka.

Ade melanjutkan pernyataan dan usulan tersebut bisa dimaknai sebagai upaya secara tidak lansung untuk mengintervensi proses hukum.

"Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Pemerintah juga tidak perlu ragu, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan menghentikan proses politik," lanjutnya.

Sebab Pada faktanya, penetapan tersangka oleh KPK terhadap 5 calon kepala daerah 2018 tidak menghentikan atau mengganggu tahapan pilkada yang akan dilaksanakan daerah tersebut dan juga tidak menciptakan gangguan keamanan.

KPK sendiri dijelaskan Ade perlu mengabaikan permintaan Wiranto tersebut, sebab ada tiga alasan;

Pertama, pertama soal posisi lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, tanpa ada intervensi kekuasaan manapun.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK.

Sementara kedua, pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelengaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan mengesampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

"Ketiga, proses hukum oleh KPK adalah bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung," jelas Ade. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help