Pilkada 2018

Imbauan Itu Tidak Menunjukkan Wajah Presiden yang Bersih

Imbauan Itu Tidak Menunjukkan Wajah Presiden yang Bersih. News Analysis oleh Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia

Imbauan Itu Tidak Menunjukkan Wajah Presiden yang Bersih
tribunjateng/cetak
News Analysis oleh Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia 

News Analysis oleh Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia

TRIBUNJATENG.COM - Imbauan pemerintah melalui Menkopolhukam meminta agar Komisi Pemberantasan Koripsi (KPK) menunda melanjutkan, bahkan untuk sekedar mengumumkan calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka adalah himbauan yang patut diabaikan.

Imbauan itu bukan saja bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, tapi sekaligus hal itu mengabaikan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang bersih.

Alasan bahwa calon kepala daerah sudah menjadi bagian dari milik publik adalah alasan yang sama sekali tidak berdasar. Sebaliknya, karena mereka sudah menjadi milik publik, dan punya potensi untuk mengelola urusan publik, maka oleh karena itulah sejak dini harus dipastikan bahwa calon-calon kepala daerah ini adalah orang-orang yang bersih dari kejahatan publik.

Sikap ramah terhadap kejahatan korupsi, seperti yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, sama sekali tidak mencerminkan wajah presiden Jokowi yang dikenal sebagai presiden bersih.

Adalah penting untuk didorong bahwa bersih pemerintahan itu sejatinya bukan karena sikap individual, tapi sebuah gerakan yang bisa menjadikan Indonesia bebas korupsi. Artinya, tidak cukup sekedar bersih diri sendiri, tapi juga harus ada kemauan menciptakan bersih Indonesia.

Tentu inilah yang kita harapkan dari pemerintahan Jokowi. Lagi pula, penetapan tersangka calon kepala daerah, bukanlah ancaman bagi keamanan nasional. Sejauh yang kita pahami, tidak ada ribut apapun karena adanya penetapan seseorang jadi tersangka korupsi.

Sebaliknya, masyarakat menyambutnya dengan gembira karena upaya pemberantasan korupsi adalah amanah bagi seluruh penyelenggara negara. Oleh karena itu, membiarkan tersangka korupsi melaju jadi pemimpin daerah adalah malapetaka bagi bangsa.

Sikap permisif terhadap koruptor inilah yang menjadikan salah satu hambatan bagi upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Jika benar bahwa imbauan ini juga atas dasar masukan dari KPU dan BAWASLU, juga merupakan persetujuan yang sulit dicerna. KPU dan Bawaslu terlalu jauh melangkah. Lebih dari itu, pikiran ini, mencerminkan cara pandang penyelenggara pemilu sebagai semata teknis pergantian kekuasaan.

Tanpa makna subtantif di dalamnya. Yakni pemilu yang berperan memastikan orang-orang baik dipilih jadi pemimpin. Cara pandang pemilu semata soal teknis, hanya akan menjadikan pemilu yang sunyi dari misi besarnya. Yang sejatinya juga menjadi bagian dari tanggungjawab penyelenggara untuk mewujudkannya. Dan oleh karena itulah, komisioner penyelenggara itu dipilih melalui seleksi yang ketat dan panjang.

Agar komisioner penyelenggara pemilu adalah orang yang juga memiliki visi dan misi yang luhur: mewujudkan kepemimpinan pemerintahan yang bersih dan berdedikasi. Jadi, kita miris mengetahui jika benar KPU dan Bawaslu juga mendorong KPK menunda pengumuman tersangka itu. Dalam segalanya, kita berharap KPK tegar. Imbauan ini tidak mengganggu kinerja mereka.

Bagaimanapun, publik tengah menunggu pengumuman itu dilaksanakan. Memastikan pemimpin negara ini di semua level adalah orang-orang bersih merupakan tujuan kita bersama. Untuk itulah KPK ada. Dan itu juga salah satu misi pemilu/pilkada dilaksanakan. (tribunjateng/cetak/tribun network/yat)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help