Liputan Khusus

Ombudsman Desak Inspektorat Lakukan Pemeriksaan

"Beberapa laporan dugaan maladministrasi berupa dugaan pungli dalam seleksi perangkat desa juga diterima Ombudsman Jateng.

Ombudsman Desak Inspektorat Lakukan Pemeriksaan
tribunjateng/yayan isro roziki/dok
Plt Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jateng, Sabarudin Hulu 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Adanya sejumlah laporan mengenai pungutan liar dalam proses perekrutan perangkat daerah di sejumlah daerah telah didengar Ombudsman Jateng. Kini hal itupun dalam proses pendalaman.

"Beberapa laporan dugaan maladministrasi berupa dugaan pungli dalam seleksi perangkat desa juga diterima Ombudsman Jateng. Saat ini, kami masih melakukan pemeriksaan," kata Plt Kepala Ombudsman Jateng, Sabarudin Hulu, kepada Tribun Jateng, baru-baru ini.

Pihaknya telah mendorong Inspektorat kabupaten/kota dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pungli tersebut. Tujuannya untuk memeriksa apakah ada penyalahgunaan wewenang atau justru terjadi korupsi ataupun pungli.

Selain itu, Sabarudin menuturkan, Ombudsman Jateng juga telah melakukan koordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Jateng terkait dengan penanganan perkara pidana khusus seperti perbuatan korupsi dan pungli dalam seleksi perangkat desa.

Ia menjelaskan, pengawasan yang dilakukan Ombudsman sesuai dengan amanat UU No. 37/2008, sehingga koordinasi dengan Ditreskrimsus dapat mendorong aparat penegak hukum di kabupaten/kota dalam mencegah dan memberantas perbuatan pungli dan maladministrasi oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ketika ditanya daerah-daerah mana saja yang kini tengah dalam pengawasan terkait dugaan pungli itu, Sabarudin sedikit memberi bocoran, yaitu di daerah Pati.
Modusnya, menurut dia, anggaran pelaksanaan seleksi perangkat desa dibebankan kepada bakal calon perangkat desa.

Seharusnya, dia menambahkan, biaya itu tidak dibebankan kepada bakal calon perangkat desa. Terdapat penafsiran lain dari perangkat desa atas peraturan bupati mengenai sumber anggaran yang sah.

Supaya tidak melanggar hukum, kades wajib koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memahami peraturan bupati tersebut.

"Masing-masing daerah sudah mengatur dalam peraturan bupati/wali kota bahwa kekurangan anggaran dalam penyelenggaraan seleksi perangkat desa dialokasi dari anggaran yang bersumber dan sah," jelasnya.

Dalam kasus semacam ini, Sabarudin berujar, masyarakat masih belum berani melapor. Beberapa laporan yang diterima Ombudsman Jateng, pelapor meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut dia, sepanjang Januari-November 2017 tercatat peningkatan laporan masyarakat di Jateng. Saat ini saja laporan masyarakat sudah mencapai angka 220 lebih. Hal itu menunjukkan masyarakat peduli terhadap perbaikan pelayanan publik di provinsi ini.

Respon penyelenggara pelayanan di Jateng atas laporan masyarakat, masih belum ada komitmen yang sama dalam mewujudkan pelayanan publik, khususnya di tingkat kabupaten/kota.

Ombudsman Jateng sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara negara dan pemerintahan, mendorong para kepala daerah di kabupaten/kota untuk berkomitmen mewujudkan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 25/2009, dengan menyelesaikan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, berkualitas, dan ada kepastian.
Laporan paling banyak yaitu masalah pelayanan pendidikan, kemudian pelayanan penegak hukum, pelayanan pertanahan, dan pelayanan perbankan atau sektor keuangan.

"Urutan 1 pemda, urut 2 penegak hukum dan ke 3 kantor pertanahan dan ke 4 perbankan," imbuhnya.

Sabarudin mengungkapkan, masalah yang paling dominan adalah penundaan berlarut dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu masih ada laporan dugaan pungli terkait dengan seleksi perangkat desa dan dugaan pungutan di beberapa sekolah. "Beberapa laporan itu masih kami dalami untuk diinvestigasi," tandasnya. (tribunjateng/cetak/lipsus)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved