Tolak Imbauan Wiranto, KPK Ngotot akan Umumkan Calon Kepala Daerah Tersangka

Tolak Imbauan Wiranto, KPK Ngotot akan Umumkan Calon Kepala Daerah Tersangka. Wapres JK pun bersuara

Tolak Imbauan Wiranto, KPK Ngotot akan Umumkan Calon Kepala Daerah Tersangka
tribunjateng/m sofri kurniawan/dok
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengaku tidak sepakat atas pernyataan Menko Polhukam, Wiranto. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyatakan wacana tentang permintaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menunda pengumuman calon kepala daerah yang menjadi tersangka, merupakan upaya untuk kestabilan proses pemilihan umum, termasuk pilkada dan pilpres.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, meminta KPK menunda proses hukum terhadap kepala daerah yang diduga terjerat kasus korupsi. Pernyataan Wiranto itu menanggapi KPK yang menyatakan akan mengumumkan nama calon kepala daerah yang jadi tersangka minggu ini.

Menkopolhukam Jenderal (purn) Wiranto
Menkopolhukam Jenderal (purn) Wiranto (TRIBUNNEWS.COM)

"(Permintaan) Menko Polhukam untuk menjaga stabilitas, menjaga proses. Kita lihat saja nanti," ujar Kalla di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (13/3) siang.

Meski demikian, Kalla tetap menghormati kewenangan KPK. "Tanya KPK-lah. Di satu sisi pandangan KPK, di sisi lain pandangan pemerintah," katanya.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengaku tidak sepakat atas pernyataan Menko Polhukam, Wiranto.

Menurut Saut, seharusnya pemerintah menawarkan solusi yang lebih elegan seperti pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk calon kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri), Basaria Panjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017). (ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

"Lebih elegan solusinya bila pemerintah membuat Perppu pergantian calon (kepala daerah) terdaftar bila tersangkut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup pada peristiwa pidananya," ujar Saut kepada wartawan, Selasa siang.

Menurut Saut, sesuai undang-undang, KPK tidak dapat menghentikan proses hukum jika pihaknya sudah mengantongi alat bukti yang cukup.

"Yang begitu (penundaan) tidak baik buat angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih jalan di tempat," kata Saut.

Pada Senin (12/3), pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus pilkada 2018. Tema yang dibahas antara lain adalah rencana KPK menetapkan status tersangka terhadap sejumlah calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Halaman
12
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help