Pilkada 2018

Ketua KPK Sudah Teken Sprindik Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku sudah menandatangani satu surat perintah penyidikan atau sprindik atas calon kepala daerah

Ketua KPK Sudah Teken Sprindik Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka
tribunjateng/dok
Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku sudah menandatangani satu surat perintah penyidikan atau sprindik atas calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku sudah menandatangani satu surat perintah penyidikan atau sprindik atas calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

"Satu, tadi malam sudah (saya) tandatangani (sprindik)," ujar Agus Rahardjo. Agus menegaskan KPK segera mengumumkan nama calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi. Namun, ia menutup rapat siapa calon kepala daerah tersebut.

Agus juga mengatakan, ada kemungkinan pengumuman tersangka tersebut menunggu sprindik lainnya. Artinya, tidak hanya satu nama tersangka yang akan diumumkan oleh KPK. "Itu kan baru satu, ada beberapa. Mudah-mudahan mungkin dikumpulkan nanti (anak-nama tersangka)," kata dia.

Menurut Agus, penyelidikan KPK kepada para calon kepala daerah sudah lama dilakukan. Dengan bukti yang dimiliki, status para calon kepala daerah tersebut akan naik jadi tersangka.

Belum diketahui siapa yang akan dijadikan tersangka oleh penyidik KPK, namun sumber di internal KPK menyebut ada satu orang calon bupati petahana yang mencalonkan diri lagi di pilkada serentak 2018. Bupati tersebut dikabarkan yang akan ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi.

"Bupati, tidak terlalu terkenal dia maju lagi tahun ini," kata sumber tersebut. Saat ditanya bupati dari daerah mana yang akan dijadikan tersangka, sumber tersebut enggan menyebutkannya. "Tunggu saja," singkatnya.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah memastikan penanganan kasus korupsi tersebut justru sebagai bentuk dukungan agar Pilkada dapat terlaksana dengan baik dan jauh dari korupsi.

KPK kata Febri juga menjamin proses hukum terhadap penyelenggara negara yang maju dalam Pilkada 2018 bebas dari intervensi.

"Penanganan perkara di KPK tidak memungkinkan diatur atau dikendalikan oleh personal. Ini menutup ruang kepentingan selain proses hukum," ujar Febri.

Febri menyitir Pasal 3 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Halaman
12
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help