FOCUS

'Memaafkan' Korupsi

Dalam twitternya, Mahfud mengungkapkan seorang pejabat negara mestinya tidak boleh mengatakan hal itu.

'Memaafkan' Korupsi
tribunjateng/bram
Muslimah wartawan tribunjateng.com 

Tajuk ditulis oleh wartawan Tribun Jateng, Muslimah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, merasa tak percaya dengan imbauan Menko Polhukam, Wiranto, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman penetapan tersangka calon kepala daerah.

Dalam twitternya, Mahfud MD mengungkapkan seorang pejabat negara mestinya tidak boleh mengatakan hal itu. Proses hukum tidak boleh dipotong oleh agenda politik. Jadi jika Wiranto meminta penundaan, itu pasti hoaks!

Pekan ini, saat proses Pilkada serentak 2018 masih berlangsung, tarik ulur soal penetapan tersangka calon kepala daerah menjadi berita heboh. Hal itu diawali pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo, beberapa waktu lalu yang mengatakan bakal menetapkan sejumlah kepala daerah petahana yang kini tengah bertarung di Pilkada 2018, sebagai tersangka.

Pernyataan yang tentu saja langsung memanaskan suasana. Agus dinilai kurang tepat bertindak karena apa yang ia katakan bisa dimanfaatkan oleh lawan politik untuk melakukan 'serangan' berupa kampanye hitam. Di lain pihak, tentu banyak calon petahana yang gelisah dan khawatir.

Pada akhirnya, keluarlah imbauan dari Menko Polhukam Wiranto agar KPK menunda pengumuman tersangka demi menjaga stabilitas dan proses Pilkada di 171 daerah yang tengah berlangsung.

Pemerintah khawatir, penetapan tersangka calon kepala daerah akan membuat KPK dituduh berpolitik sebab saat ini Pilkada sudah masuk tahap kampanye. Selain itu penetapan tersangka calon kepala daerah dikhawatirkan akan memicu persoalan keamanan dan mengganggu stabilitas. Hal itu juga diamini oleh Wapres Jusuf Kalla meski ia menegaskan tetap menghormati kewenangan KPK.

Alasan yang diungkapkan Wiranto bisa dimaklumi, tapi di sisi lain, bukankah hal itu justru hanya menunda masalah yang dampaknya di kemudian hari justru lebih buruk? Jika calon kepala daerah itu terpilih, dilantik, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kerugian menjadi lebih besar.

Selain dari segi biaya, waktu, dan tenaga, masyarakat juga dibuat kecewa karena pemimpin yang mereka pilih ternyata orang yang korup.

Penundaan penetapan tersangka calon kepala daerah berkesan seolah menganggap bahwa korupsi adalah kejahatan yang biasa saja sehingga pelakunya bisa dimaafkan (meski untuk sementara waktu).

Padahal dari data Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi meningkat signifikan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun. Sedang di 2016, ada 482 korupsi dengan kerugian negara Rp 1,5 triliun.

Melihat dahsyatnya dampak negatif kerugian yang diakibatkan oleh korupsi, masyarakat kini menunggu apakah benar bukti di KPK untuk menetapkan tersangka calon kepala daerah, sesuai yang mereka gemborkan sudah cukup.

Karena seperti apa yang dikatakan Abraham Samad. Tugas dan kewenangan KPK adalah mengusut tindakan korupsi yang dilakukan siapa saja dan menindak kapan saja. Kerja KPK tidak boleh dibatasi ruang dan waktu, bahkan tidak boleh dihentikan karena adanya intervensi dari pihak manapun. (Tribunjateng/cetak/msi)

Penulis: muslimah
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help