Teguh Hadi Mantan Kepala Perhutani Jateng Divonis 2,5 Tahun Penjara

Teguh Hadi Mantan Kepala Perhutani Jateng Divonis 2,5 Tahun Penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (4/4)

Teguh Hadi Mantan Kepala Perhutani Jateng Divonis 2,5 Tahun Penjara
tribunjateng/hesty imaniar
Teguh Hadi Mantan Kepala Perhutani Jateng Divonis 2,5 Tahun Penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (4/4)

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, menjatuhkan vonis terhadap mantan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Teguh Hadi Siswanto, dengan hukuman penjara 2,5 tahun.

Hal itu mengacu pada, Teguh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana korupsi, pengadaan pupuk urea, yang jumlah kerugian negara mencapai Rp 14,5 miliar.

Teguh Hadi Siswanto, terbukti, secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana korupsi.

Ia pun telah melanggar Pasal 3 UU Nomer 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomer 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Oleh karena itu, Pengadilan Tipikor mengadili, menyatakan terdakwa Teguh Hadi Siswanto terbukti bersalah, dan dijatuhi hukum penjara selama 2 tahun dan 5 bulan masa kurungan," kata Ketua Majelis Hakim, Ari Widodo, saat membacakan putusan amar, Rabu (4/4/2018).

Teguh Hadi Siswanto juga dijatuhi hukuman denda, sebesar Rp 100 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang.

"Dengan ketentuan, apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama satu bulan lamanya," bebernya.

Hakim juga menegaskan, bahwa, terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara, sehingga terdakwa dibebaskan dari kewajiban pidana tambahan, berupa kewajiban mengembalikan uang kerugian negara yang dinikmatinya, sebesar Rp 140 juta.

"Bahwa terdakwa, yakni Teguh Hadi Siswanto, pada saat menjabat sebagai Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya," bebernya.

Lebih lanjut, terdakwa juga telah menunjuk langsung PT Berdikari dalam proyek pengadaan pupuk urea tablet bersubsidi itu. Tidak hanya itu, lanjutnya, Teguh juga meminta bayaran (fee) kepada PT Berdikari sebesar Rp 450 per kilogramnya.

Untuk diketahui, vonis yang dijatuhkan oleh hakim, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 3 tahun, dan denda Rp 200 juta, dan terdakwa menerima putusan itu.

"Saya menerima yang mulia," ucap Teguh.

Berdasarkan informasi sebelumnya, tindak pidana tersebut, berawal dari penunjukkan PT Berdikari dalam pengadaan pupuk urea tablet di tahun 2012 dan 2013. Bahkan, pengadaan pupuk tersebut dilakukan selama dua kali dalam satu tahunnya. (*)

Penulis: hesty imaniar
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved