Kompak Jateng Anggap Vonis Mantan Kepala Perum Perhutani Jateng Tak Adil

Dengan demikian, penegakan hukum yang semestinya dapat berdampak pada pencegahan justru menimbulkan konflik.

Kompak Jateng Anggap Vonis Mantan Kepala Perum Perhutani Jateng Tak Adil
tribunjateng/hesty imaniar
Teguh Hadi Mantan Kepala Perhutani Jateng Divonis 2,5 Tahun Penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (4/4)

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sekretaris pada Komunitas Pemerhati Korupsi (Kompak) Jateng, Bayu Sasetya Efendi mengatakan bahwa hukum pidana adalah tempat untuk memberikan pembinaan, bukan semata-mata sebagai alat pembalasan atau justru dijadikan sarana terakhir untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum yang semestinya dapat berdampak pada pencegahan justru menimbulkan konflik. 

Hal ini terlihat pada dua perkara berikut, yang sangat jauh dari rasa keadilan yakni, pertama perkara dugaan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Program Nasional Agraria (Prona) pengurusan sertifikat massal yang diinisiasi oleh Presiden RI, Joko Widodo tahun 2017 dan dikabarkan gratis, yang terjadi di Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

Dalam kasus tersebut, akibat terdakwa menerima uang honor hasil pungli sebesar Rp 6,2 juta dari total pungli Rp 228 juta dan telah dikembalikan kepada negara, Ketua panitia Prona, sekaligus Kadus II Trumon, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Moch Heru Prasetyo dituntut PU Kejari Boyolali dengan pidana 4 tahun penjara ditambah pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidair 6 bulan penjara. 

Berbeda dengan perlakuan terhadap kasus kedua, yang menjerat mantan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Teguh, Hadi Siswanto, karena PU KPK hanya menuntut pidana selama 3 tahun dan denda Rp 200 juta. Anehnya uang yang dinikmati nominalnya lebih besar mencapai Rp140 juta dari total kerugian negara Rp 14,5 miliar, meski uang yang dinikmatinya, telah kembali kepada negara

"Kami melihat tuntutan kasus Heru jauh dari rasa keadilan, pungli bisa dituntut sampai vonis 4 tahun, apalagi sudah dikembalikan uang yang dinikmati terdakwa, belum lagi pungutan itu sudah atas kesepakatan bersama warga. Berbeda setelah melihat kasus kedua, karena uang yang dinikmati dan kerugian negaranya lebih besar, tapi tuntutannya hanya 3 tahun," kata Bayu Sasetya Efendi, Minggu (8/4/2018).

Menurutnya,  penegakkan hukum untuk melayani, melindungi, mengayomi korban sebagai pencari keadilan, maka hukum tidak boleh dijadikan alat pemerasan, penyuapan, melainkan memberikan kepastian dan edukasi, serta tidak boleh menimbulkan kebingungan, atau mengancam.

"Kita seka­rang sudah berada dalam alam berfikir merdeka. KUHP di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkem­ba­ngan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat," bebernya. 

Dalam kasus, Moch Heru Prasetyo yang terjerat pungli dianggap bersalah melakukan korupsi sebagaimana Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atras UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan dalam pertimbangannya, jaksa menyebutkan hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengembalikan seluruh uang hasil pungutan dari masyarakat. 

Sedangkan, Teguh Hadi Siswanto dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara terpisah, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Muhammad Sainal menilai mengenai persoalan kerugian negara berdasarkan perhitungan yang dilakukan Bada Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan demikian yang dibebankan ke terdakwa pelaku tindak pidana menurut ketentuan memang yang nyata dinikmati oleh terdakwa.

Mengenai putusan pidana tinggi dan rendah, Humas PN Semarang itu, menyatakan sesama hakim dipengadilan memiliki independensi masing-masing, dengan demikian putusan kembali lagi fakta yang terungkap dalam persidangan.

"Jika prona ambil uang dari masyarakat bisa kena pemerasan, pasal 12 e sudah minimal pidana 4 tahun, berkaitan kerugian negara yang nyata dinikmati terdakwa, memang menjadi acuan pertimbangan dijatuhkannya voni," pungkasnya.(*)

Penulis: hesty imaniar
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help