OPINI: Status Quo Wabup Grobogan

Banyak orang berbangga dan saling menyuntikkan optimisme dalam menggapai kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

OPINI: Status Quo Wabup Grobogan
Tribun Jateng

Oleh Zakki Amali

Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang.

TRIBUNJATENG.COM - Bulan Maret 2018, Kabupaten Grobogan telah dipimpin Sri Sumarni selama dua tahun. Pujian atas capaian pembangunan dan ucapan selamat atas lancarnya program-program pemerintah mengalir deras di dunia nyata dan di dunia maya.

Banyak orang berbangga dan saling menyuntikkan optimisme dalam menggapai kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih sosok Sri dikenal membumi dan mengayomi. Dia adalah Bupati Grobogan pertama dari kaum perempuan sejak kabupaten yang berada di sisi bagian timur Jawa Tengah ini berdiri selama ratusan tahun.

Di balik euforia itu, terselip problem besar yang belum diselesaikan yakni pengisian posisi jabatan Wakil Bupati (wabup). Pasca Wabup Grobogan terpilih, Edy Maryono meninggal saat akan dilantik, sampai hari ini, belum ada penggantinya. Persoalan itu menjadi ganjalan yang dapat berdampak serius dalam tata pemerintahan daerah dan kepatuhan administrasi publik seorang kepala daerah.

Persoalan itu tak bisa dilihat sebelah mata, karena eskalasinya setara dengan gap infrastruktur yang jadi hambatan kemajuan Grobogan. Selama dua tahun, peran jabatan orang kedua ini dimainkan oleh sekretaris daerah. Mau tak mau, sekda yang posisinya berada di urutan ketiga lalu merangsek menjadi urutan kedua setelah bupati. Tugas sekda lebih berat, karena dibebani penataan organisasi.

Kondisi tersebut tak menghambat pembangunan daerah. Toh, tanpa adanya wabup, pembangunan tetap berjalan, bahkan kencang sekali dengan proyek mercusuar betonisasi jalan-jalan milik kabupaten didana ratusan miliar rupiah dari pinjaman perbankan. Benarkah pandangan itu?

Dalam konstitusi keberadaan wakil kepala daerah, entahwakilbupati/wali kota, wakil gubernur dan wakil presiden, adalah keniscayaan. Sejak dari proses pencalonan wajib ada wakil. Tanpa itu, Komisi Pemilihan Umum pasti menolaknya.

Persoalan yang muncul di lapangan adalah perbedaan tafsir atas pemahaman pengisian jabatan wabup selepas wafatnya, Edy Maryono. Ada yang menilai posisi itu bisa digantikan orang dari luar partai yang menaungi Edy yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alasannya, pilkada sudah selesai, sehingga setiap partai punya hak yang sama. Akibatnya saat ini di Grobogan terjadi deadlock.

Halaman
123
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved