Agar Tak Bermasalah, Begini Prosedur dan Tata Cara yang Harus Dilakukan TKI

Banyak kasus pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri masih belum bisa tertangani.

 Agar Tak Bermasalah, Begini Prosedur dan Tata Cara yang Harus Dilakukan TKI
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Deputy Perlindungan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono, saat sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Migran Indonesia yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Batang Senin ( 16/4/18). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani.

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Banyak kasus pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri masih belum bisa tertangani.

Hal itu tak lain karena para pekerja migran sebagian besar tidak mematuhi prosedur dan tata cara yang harus dilakukan sebelumnya.

Misalnya kelengkapan data dan data perusahaan yang memberangkatkan pekerja migran tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Deputy Perlindungan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono, saat sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Migran Indonesia yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Batang Senin ( 16/4/18).

"Ada kurang lebih 4.000-an kasus yang terjadi, kasusnya pun bervariasi ada yang tidak menerima gaji, putus komunikasi, dideportasi, dan sebagainya," tuturnya

"Kebanyakan karena kelengkapan data yang tidak valid, untuk itu akan mudah tertangani apabila sudah sejak awal terdata melalui cara – cara prosedural, sehingga hak – hak tenaga migran dapat diperjuangkan," imbuhnya.

Dalam sosialisasi ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI) dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah memaparkan prosedur dan tata cara yang harus dilakukan Pekerja Migran Indonesia kepada perangkat daerah di Kabupaten Batang.

"Berdasarkan Undang-undang 18 Tahun 2017 Pelaksana penempatan ke luar negeri yaitu Badan Pemerintah, Perusahaan Swasta, atau penempatan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Sehingga pekerja tidak ditempatkan di negara yang tidak diperbolehkan untuk pekerjaan non formal," papar Kepala BP3TKI, Suparjo.

Ia juga menjelaskan tata cara yang harus dilakukan oleh migran pekerja indonesia.

"Jadi dokumen harus lengkap dan sesuai, apabila masih belum lengkap bisa diurus di Disdukcapil setempat, kemudian jika dokumen sudah lengkap bisa mendaftar ke Disnakertrans, lakukan cek kesehatan, membuat visa kerja, kemudian ke BP3TKI yang akan memastikan validasi data dan asuransi, kemudian pekerja akan dilatih dalam satu hari mengenai pembekalan adat atau budaya negara penempatan, pembinaan terlebih dahulu sehari," lanjutnya.

Menurutnya dengan patuhnya pekerja migran Indonesia dalam mengikuti prosedur dan tata cara yang benar, imigran bisa lebih terlindungi, sebab ini salah satu bentuk upaya pemberdayaan pekerja serta pencegahan adanya eksploitasi yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.(*)

Penulis: dina indriani
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help