Fitroh Menilai Mantan Kepala Perhutani Jateng Dapat Hukuman Setimpal

"Saya rasa putusan yang sudah inkrah itu, sesuai dengan perbuatan Teguh, namun untuk kasus Heru Siswanto yang juga merupakan mantan Kepala

Fitroh Menilai Mantan Kepala Perhutani Jateng Dapat Hukuman Setimpal
net
ilustrasi vonis hakim 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pada vonis terhadap mantan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Teguh Hadi Siswanto, yang telah inkrah (incraht), Fitroh Roh Cahyanto Jaksa Penuntut KPK menyatakan sepakat.

Sebelumnya, Teguh Hadi di vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, dengan hukuman pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara. Fitroh menilai hukuman itu telah sesuai dengan perbuatan Teguh.

"Saya rasa putusan yang sudah inkrah itu, sesuai dengan perbuatan Teguh, namun untuk kasus Heru Siswanto yang juga merupakan mantan Kepala Perhutani Jateng, kami masih akan pikir-pikir dulu," katanya, Senin (16/4/2018).

Sesuai hasil dari persidangan di Pengadilan Tipikor, yang diketuai oleh Hakim Ari Widodo, menyatakan bahwa Teguh, telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi, yakni pengadaan pupuk urea tablet, yang merugikan negara dengan jumlah Rp 14,5 miliar.

Bahkan, Teguh juga terbukti secara sah, telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara, untuk perkara mantan Kepala Perhutani Unit I Jawa Tengah, Heru Siswanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pupuk urea tablet pada 2010-2011, divonis majelis hakim yang dipimpin Muhammad Sainal selama 3 tahun penjara dan masih tahap pikir-pikir selama 7 hari.

Menanggapi putusan tersebut, Sekretaris Komunitas Pemerhati Korupsi (Kompak) Jateng, Sasetya Bayu Efendi, mengatakan, seolah keadilan lebih ada pada kasus yang ditangani KPK daripada yang ditangani kejaksaan.

Bahkan, ia juga membandingkan, dengan kasus yang menjerat Kadus II Trumon, Wonosegoro, Boyolali, Moch Heru Prasetyo, atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Program Nasional Agraria (Prona) pengurusan sertifikat massal yang diinisiasi oleh Presiden RI, Joko Widodo tahun 2017 dan dikabarkan gratis tersebut.

"Ketidakadilan terletak pada pasal yang didakwakan dalam kedua kasus tersebut, yang lebih berat dalam kasus pungli Kasus Trumon, padahal di kasus korupsi Perhutani jabatan lebih tinggi. Belum lagi pada kerugian negara mencapai Rp 14,5 miliar di kasus Perhutani, sedangkan kerugian dalam perkara pungli hanya Rp 228 juta," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa mantan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Teguh Hadi Siswanto dituntut 3 tahun, sedangkan vonisnya hanya 2 tahun 6 bulan. Padahal kerugian yang dinikmati masing-masing terdakwa baik Hadi maupun Heru Prasetyo sama-sama dikembalikan pada negara.

"Hukum harus adil, jangan sampai memberikan efek buruk di masyarakat. Karena nantinya, masyarakat bisa berangapan korupsi besar pidana ringan, kalau korupsi kecil berat, maka bisa saja berpikir menjadi mavia koruptor kelas kakap," pungkasnya. (*)

Penulis: hesty imaniar
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help