TribunJateng/

Masih Banyak Migran Indonesia Non Prosedural, BNP2TKI dan BP3TKI Gelar Sosialisasi di Batang

di tahun 2017 Kabupaten Batang masuk dalam 10 besar wilayah yang masyarakatnya menjadi TKI di luar negeri

Masih Banyak Migran Indonesia Non Prosedural, BNP2TKI dan BP3TKI Gelar Sosialisasi di Batang
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Deputy Perlindungan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono, saat sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Migran Indonesia yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Batang Senin ( 16/4/18). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani.

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Masih banyaknya pekerja migran Indonesia non prosedural, BNP2TKI dan BP3TKI menggelar Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Migran Indonesia di Batang. Senin (16/4/2018).

Dalam data yang tertulis BNP2TKI, di tahun 2017 Kabupaten Batang masuk dalam 10 besar wilayah yang masyarakatnya menjadi TKI di luar negeri dengan jumlah 1.760 orang, dengan 8 kasus antaranya gaji tidak dibayar, dipulangkan, putus hubungan komunikasi, tidak berdokumen atau ilegal.

Untuk itu peran Pemerintah Daerah dan perangkat desa sangat penting dan strategis dalam menyiapkan calon tenaga kerja migran, pasalnya pengurusan dokumen kependudukan dapat terpantau datanya.

Sebab, selama ini masih banyak tenaga migran yang tidak prosedural, hal inilah yang akan menyulitkan apabila terjadi permasalahan ataupun kasus, sehingga pencarian data dokumen lengkap di daerah akan bisa lebih mudah tertangani.

“Akan mudah tertangani apabila sudah sejak awal terdata melalu cara – cara prosedural, sehingga hak – hak tenaga migran dapat di perjuangkan seperti hak asuransi, hak gaji dan sebagainya,” Kata Deputy Perlindungan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono.

Dalam sosialisasi tersebut akan memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah daerah atau desa yang akan menjadi penyampai langkah-langkah prosedural kepada warganya yang hendak menjadi pekerja migran Indonesia, serta Kepala Desa bisa memantau warganya dan tidak bingung ketika ada kasus putus komunikasi dengan pihak keluarga migran

"Ketika warganya menanyakan kepada kepala desa dimana keberadaan keluarganya di luar negeri tidak bingung, dan inilah tujuan sosialisasi,” terangnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekda Batang Retno Dwi Irianto mengatakan, peran Camat dan Kepala Desa sangat strategis dalam menyiapkan tenaga kerja migran ke luar negeri, karena untuk meningkatkan pelayanan proses tenaga kerja migran sesuai dengan amanat UU No. 18 tahun 2017.

“Diharapkan Camat dan Desa dapat menyiapkan data informasi yang valid akurat dan accountable terkait warganya serta ketersediaan lapangan kerja migran di berbagai negara, sehingga terpantau oleh desa,” tuturnya.

Retno Dwi Irianto juga meminta kepada camat dan kepala desa untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang tenaga kerja terkait perlindungan hukum dan sistem operasional prosedur yang yang diberlakukan pada negara yang dituju.

“Hindarkan warga agar tidak tertipu dari penipuan lembaga tenaga kerja yang ilegal atau tidak resmi,” tandasnya.(*)

Penulis: dina indriani
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help